ppi-australia -beta-

“The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth”-John F. Kennedy

Pastinya mahasiswa Indonesia di Australia familiar dengan yang namanya assignment dong! Nah, sekarang assignment bukan lagi hal yang tabu, tapi justru kesempatan untuk unjuk kebolehan sekaligus berbagi ilmu. Apa pasal?

PPI Australia dengan program Online Journal bertujuan untuk mengkompilasikan assignment-assignment terbaik para mahasiswa Indonesia di Australia sebagai bentuk diseminasi ilmu pengetahuan. Terbuka untuk mahasiswa dari berbagai kalangan, baik undergraduate maupun postgraduate, program ini ngasih kamu kesempatan untuk unjuk kebolehan dalam bidang keilmuan yang kami tekuni. Jadi buat kamu-kamu yang pernah ngumpulin tugas ke dosen dan dapet HD atau setara, maka ini juga kesempatan bagus buat kamu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang lain di seluruh Australia.

Caranya? Gampang! Cukup kirimkan naskah assignment, bukti penilaian, dan data diri kamu ke Koordinator Online Journal PPI Australia. Setelah itu kamu bakalan lihat nama kamu muncul sebagai salah satu contributor di website PPI Australia. Bisa jadi nanti kamu akan jadi wadah konsultasi dari teman-teman berbagai state di Australia yang punya spesifikasi bidang keilmuan yang sejenis dengan kamu sekaligus menghidupkan semangat akademis di antara kita-kita.

Tertarik? Buruan ubek-ubek lagi file2 kamu dan cari assignment2 kamu yang bagus2, Sebentar lagi dilaunching, lho!

Nah, terkait dengan hal itu, kami butuh seorang Koordinator Online Journal PPI Australia. Apa saja tugasnya? Neh dia rinciannya:

Job description Koordinator Jurnal Online PPIA:

Koordinator Online Journal PPI Australia bertugas membantu Ketua/Wakil Ketua PPIA Pusat dalam menjalankan program Online Journal, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Mempublikasikan keberadaan Online Journal PPI Australia sebagai wahana berbagi semangat kelimuan antara mahasiswa Indonesia di Australia
2. Menetapkan tenggat waktu pengumpulan naskah paper setiap bulannya
3. Melakukan entry data berupa naskah paper yang masuk ke website PPI Australia
4. Melakukan entry data biografi singkat, e-mail, alamat, dan nomor kontak penulis naskah.
5. Mensosialisasikan kepada ranting dan cabang PPI Australia kriteria seleksi naskah, antara lain:
   1. Naskah yang dikirim adalah hasil tulisan sendiri
   2. Panjang naskah adalah bervariasi, antara 1000, 1500, 2000, 2500 kata, atau lebih.
   3. Naskah merupakan tugas kuliah dari penulis yang sudah mendapatkan akreditasi dari dosen berupa nilai HD atau yang setara di institusi pendidikan yang bersangkutan
   4. Naskah yang masuk merupakan copyright dari penulis yang disebarluaskan oleh pengurus PPI Australia
   5. Selain bio data singkat penulis dan tugas yang akan dimuat, penulis diharuskan mengirimkan bukti penilaian tugas dimaksud dari dosen beserta tanda tangan dari dosen yang bersangkutan.
   6. Tiga dokumen tersebut dikirimkan ke Koordinator Online Journal PPI Australia Sdr/i......
6. Membuat template data penulis, publikasi, dan juga bidang keilmuan yang mencakup Arts & Humanities, Science IT, Business & Economics, Religious Studies, Politics & International Relatios.
7. Mengkoordinir proses penyeleksian naskah tugas terbaik yang akan diumumkan dalam 30 tahun PPI Australia

Lowongan ini terbuka buat semua mahasiswa Indonesia di Australia, baik undergrad mau pun postgrad, baik laki-laki mau pun perempuan, terlepas dari berbagai suku bangsa, ras, golongan, agama, dan preferensi seksual. Yang penting, selama kamu masih berstatus mahasiswa di Oz sampe pertengahan tahun 2011 dan tertarik untuk berkontribusi bersama PPI Australia, you are eligible.

Tertarik? Buruan daftar! Kirim statement of interest-alasan kenapa kamu tertarik untuk jadi koordinator Online Journal PPI Australia- dan deskripsi pengalaman organisasi kamu, masing-masing maksimal 200 kata paling lambat 11.59pm AEST, 30 Juli 2010, dalam bentuk e-mail ke This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it dan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Jangan lupa cantumkan kode OJ-2010 dalam e-mail yang kamu kirimkan yah.

Kalo tinggal dan belajar di Australia adalah anugerah dalam kehidupan kita, maka mungkin inilah saatnya we give something back. Gimana caranya? Macem2 dong!

Nah, salah satunya adalah dengan gabung sebagai pengurus PPI Australia. Di sini PPI Australia mengajak teman-teman untuk give something back dengan cara bergabung dalam kepengurusan PPI Australia periode 2010-2011. Posisi yang kami tawarkan kali ini adalah: Bendahara.

Apa aja seh kerjaannya Bendahara itu? Ini dia rinciannya:

Job description Bendahara:

Bendahara bertugas membantu Ketua/Wakil Ketua PPIA Pusat dalam menjalankan tugasnya dalam bidang keuangan PPIA Pusat yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Mengelola cash flow keuangan PPIA Pusat dalam rangka mendukung seluruh kegiatan dalam ruang lingkup PPIA Pusat.
2. Berkoordinasi dengan bidang-bidang untuk menetapkan alokasi anggaran atas rencana kegiatan yang disusun.
3. Menyimpan bukti-bukti keuangan dan mengurus tax return PPIA Pusat.
4. Membuat laporan keuangan untuk disertakan pada Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan pada bulan Juli 2011.

Lowongan ini terbuka buat semua mahasiswa Indonesia di Australia, baik undergrad mau pun postgrad, baik laki-laki mau pun perempuan, terlepas dari berbagai suku bangsa, ras, golongan, agama, dan preferensi seksual. Yang penting, selama kamu masih berstatus mahasiswa di Oz sampe pertengahan tahun 2011 dan tertarik untuk berkontribusi bersama PPI Australia, you are eligible.

Tertarik? Buruan daftar! Kirim statement of interest-alasan kenapa kamu tertarik untuk bergabung dengan PPI Australia- dan deskripsi pengalaman organisasi kamu, masing-masing sepanjang 100 kata paling lambat 11.59pm AEST, 6 Agustus 2010, dalam bentuk e-mail ke This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it dan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Jangan lupa cantumkan kode B-2010 dalam e-mail yang kamu kirimkan.

“Life is a gift. And those who have the capability should remember that they have to give something back”-Anthony Robbins

Kalo tinggal dan belajar di Australia adalah anugerah dalam kehidupan kita, maka mungkin inilah saatnya we give something back. Gimana caranya? Macem2 dong!

Nah, salah satunya adalah dengan gabung sebagai pengurus PPI Australia. Selain menjalin networking dengan teman-teman dari berbagai state di Australia, gabung dengan PPI Australia juga mengasah keterampilan dan kecakapan kamu dalam berorganisasi.

Di sini PPI Australia mengajak teman-teman untuk give something back dengan cara bergabung dalam kepengurusan PPI Australia periode 2010-2011. Posisi yang kami tawarkan kali ini adalah: Sekretaris Umum.

Apa aja seh kerjaannya Sekretaris Umum itu? Ini dia rinciannya.

Job description Sekretaris Umum:

Sekretaris bertugas membantu Ketua/Wakil Ketua PPIA Pusat dalam menjalankan tugasnya dalam bidang administrasi kesekretariatan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Menerima dan melakukan filing surat masuk

2. Membuat dan mengirimkan press release/pernyataan sikap PPIA Pusat

3. Membuat dan mengirimkan SK Ketua Umum

4. Membuat dan mengirimkan surat resmi PPIA Pusat

5. Mengatur administrasi mailing list PPIA Pusat

6. Membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam mengatur mekanisme rapat dan koordinasi antara para pengurus PPIA Pusat dan koordinator bidang

7. Membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam mengatur mekanisme pelaksanaan rapat dan koordinasi antara pengurus PPIA Pusat dengan ranting dan cabang PPIA seluruh Australia, jika dibutuhkan

8. dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan pada bulan Juli 2011.

Lowongan ini terbuka buat semua mahasiswa Indonesia di Australia, baik undergrad mau pun postgrad, baik laki-laki mau pun perempuan, terlepas dari berbagai suku bangsa, ras, golongan, agama, dan preferensi seksual. Yang penting, selama kamu masih berstatus mahasiswa di Oz sampe pertengahan tahun 2011 dan tertarik untuk berkontribusi bersama PPI Australia, you are eligible.

Tertarik? Buruan daftar! Kirim statement of interest-alasan kenapa kamu tertarik untuk bergabung dengan PPI Australia- dan deskripsi pengalaman organisasi kamu, masing-masing sepanjang 100 kata paling lambat 11.59pm AEST, 30 Juli 2010, dalam bentuk e-mail ke This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it dan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Jangan lupa cantumkan kode SU-2010 dalam e-mail yang kamu kirimkan.

Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) telah berlangsung selama tiga hari, 16- 18 Juli 2010 di Victoria University, Melbourne. Konferensi ini terdiri dari dua diskusi panel dengan mengundang pembicara tamu dari kalangan pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Selain itu, 31 paper dipresentasikan secara pararel oleh para pelajar Indonesia yang sedang belajar di berbagai universitas di Australia dan beberapa negara lain, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Mesir, Taiwan, dan Filipina.

Dengan tema “Memikirkan Tanah Air saat Jauh: Kontribusi Pelajar Indonesia di Luar Negeri untuk Pendidikan di Indonesia,” KIPI tahun ini bertujuan untuk (1) mengembangkan jejaring Pelajar Indonesia di dunia untuk menajamkan strategi demi pembangunan Indonesia melalui sektor pendidikan; (2) mencermati secara kritis kebijakan dan fenomena pendidikan di Indonesia dengan memadukan pengalaman dan wawasan yang unik dari berbagai belahan dunia; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pendidikan di tanah air.

Diskusi Panel pertama dengan tema Internasionalisasi Pendikan Tinggi di Indonesia menghadirkan 3 pembicara tamu, Prof. Ainun Na'im (Wakil Rektor UGM bidang Administrasi, Keuangan dan SDM), Dr. Erlenawati Sawir (peneliti di International Education Research Centre, Central Queensland University, dan Prof. Tanya Fitzgerald (Professor Educational Leadership, Management and History, La Trobe University, Australia).

Sesi ini menunjukkan bahwa internasionalisasi pendidikan tinggi yang sedang trend di tanah air perlu dicermati secara kritis. Bila tidak, internasionalisasi malah akan menghambat akses golongan miskin untuk memperoleh pendidikan, tergerusnya nilai- nilai lokal yang semestinya bisa menjadi modal, dan terpisahnya dunia akademik dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Untuk menjawab berbagai resiko tersebut, internasionalisasi pendidikan tinggi di tanah air harus mengacu pada prinsip pendidikan sebagai hak dasar warga negara dimana akses semua golongan dalam masyarakat harus tetap dinomorsatukan. Selain itu, trend ini harus dipahami sebagai politik kultural untuk mengembangkan nilai-nilai multikulralisme dan kosmopolitanisme menuju ‘pandangan dunia’ yang lebih luas dan terbuka. Terakhir, internasionalisasi harus dalam kerangka peningkatan kualitas menuju ‘world-class university’ yang dibarengi dengan berbagai program pengembangan masyarakat sebagia saluran komunikasi dan kontribusi antara dunia akademik dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Diskusi Panel kedua membicarakan isu pendidikan di tanah air melalui perspektif tata kelola penyelenggarannya sebagai layanan masyarakat (public services). Dr. Taufik Hanafi (Direktur pada Direktorat Agama dan Pendidikan, Bapenas) menyampaikan makalah dengan judul Decentralisation of Education Sector in Indonesia: Evidence and Policy Implication. Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch/ICW menyampaikan makalah berjudul Good Governance dalam Tata Kelola Anggaran Pendidikan Nasional, dan Prof. Richard Chauvel (Associate Professor at School of Social Science, Victoria University) menyampaikan makalah tentang kerjasama pemerintah pemerintah Australia dan Indonesia dalam berbagai program pengembangan pendidikan.

Sesi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari konseptualisasi hingga implementasi. Aspek konseptualisasi antara lain menyangkut prinsip otonomi berbasis sekolah dimana guru sebagai garda depan proses pembelajaran dan penilaian. Sementara kebijakan ujian nasional yang dijadikan satu-satunya tolak ukur kelulusan tanpa memandang disparitas yang begitu beragam malah bertentangan dengan prinsip ini. Aspek implementasi antara lain menyangkut masalah pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBN. Dalam kasus BOS (Biaya Operasional Sekolah), misalnya, proses penyaluran dana langsung ke rekening milik sekolah ternyata tetap tak menghilangkan potensi korupsi karena posisi kepala sekolah yang subordinat di bawah kepala dinas pendidikan di level kabupaten/kota. Dengan otoritas mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah serta menentukan distribusi berbagai dana dari pemerintah, kepala dinas kerapkali memaksa atau menciptakan situasi dimana kepala sekolah harus menyerahkan sejumlah uang supaya institusinya mendapatkan berbagai dana. Tidak hanya masalah uang, yang lebih dikhawatirkan adalah pengaruh relasi kuasa ini pada otonomi sekolah yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyrakat akan pendidikan dan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka.

Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan ujian nasional sebagai satu-satunya tolak ukur kelulusan. Ujian nasional adalah metode penilaian yang tepat bagi pemerintah untuk memetakan capaian kualitas pendidikan dengan disparitas yang beragam, tapi sangatlah sentralistis dan otoriter bila menjadi satu-satunya tolak ukur kelulusan. Otoritas terakhir haruslah dikembalikan kepada guru yang setiap hari menanggung tanggungjawab secara langsung dalam proses pendidikan. Dalam soal potensi korupsi berbagai dana pendidikan, patut dipertimbangkan untuk memperkuat Komite Sekolah sebagai representasi orang tua murid dan pemangku kepentingan pendidikan di sekitar sekolah. Institusi ini harus diperkuat kapasitasnya sehingga mampu menyusun Anggaran Perencanaan Belanja Sekolah (APBS) dan mengawasi penggunaannya, serta mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah untuk mengurangi intervensi dan tekanan kepala dinas di level kabupaten/kota.

Sementara presentasi pararel 31 makalah yang lolos seleksi mencakup berbagai isu strategis, antara lain studi komparatif pendidikan di berbagai negara yang menganut desentralisasi, dilemma privatisasi pendidikan, nasib guru di proyek SBI, pendidikan di daerah terpencil, dan minimnya layanan pendidikan literasi untuk kaum bisu-tuli atau difable.

Di akhir konferensi, Panitia Pengarah membacakan rekomendasi kebijakan yang selanjutkan akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Atase Pendidikan Nasional di KBRI Canberra. Rekomendasi kebijakan tersebut meliputi, pemerintah harus:

1. Meninjau ulang Ujian Nasional sebagai satu-satunya tolak ukur kelulusan;
2. Memperbaiki mekanisme pengelolaan beasiswa DIKTI, menyangkut jumlah biaya hidup (living cost), masa studi bagi mahasiswa Doktoral dari 3 tahun menjadi 4 tahun dan pembekalan bahasa Inggris akademis untuk kepentingan studi;
3. Meningkatkan mutu pendidik, anak didik, sistem, serta sarana dan prasarana pendidikan di seluruh tanah air tanpa membedakan kasta sekolah, sekolah biasa atau sekolah berbasis internasional;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menangani pendidikan di daerah, termasuk perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat atas penggunaan dana publik di sektor pendidikan;
5. Peningkatan mutu pendidikan ke standar internasional harus menitikberatkan pada substansi pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal;
6. Pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri adalah duta bangsa, yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi baik ketika di luar negeri maupun ketika kembali ke Tanah Air, karena itu perlu dibuka peluang bagi mereka untuk turut berperan serta supaya tidak enggan untuk kembali pulang;
7. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk disadvantage and disabled people, melalui perbaikan cara pandang hingga peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi mereka.

Pada hari Senin, 19 Juli 2010 kemarin telah berlangsung Kongres PPIA Pusat ke 17 yang berhasil memilih Mochamad Subhan Zein dari University of Canberra sebagai Ketua Umum PPI Australia 2010-2011 dan Dirgayuza Setiawan dari University of Melbourne sebagai Wakil Ketua Umum PPI Australia 2010-2011.

Sebagai bagian dari perubahan kepengurusan ini, website PPI Australia akan segera berubah penampilan dalam waktu dekat. Nantikan!

kami mengundang seluruh perwakilan untuk datang ke kongres untuk memilih kabinet baru. Kongres akan bersifat terbuka untuk semua warga PPIA sebagai peninjau,
namun peserta resmi yang memiliki hak suara adalah para Ketua Cabang dan
Ranting PPIA dari seluruh wilayah Australia. Kongres akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juli 2010
Tempat : Ruang Bhineka Konsulat Jenderal RI Melbourne
72 Queens Rd, Melbourne, VIC 3004, Australia
Contact Person: diazsikar [at/@] gmail.com

PPIA Pusat sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi teman-teman dari
seluruh Cabang dan Ranting dalam tiga agenda yang akan berlangsung secara berurutan
Rabu 14 Juli - 19 Juli 2010. Sejauh ini, kami belum bisa menjanjikan fasilitas apapun,
seperti biaya transportasi dan penginapan. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, semisal
terkait soal penginapan, bisa langsung menghubungi Ketua PPIA Victoria, Sdri. Nitya
(nityapramudita [at/@] gmail.com).

Konferensi ini akan berlangsung selama tiga hari di Victoria University,
Melbourne. Setiap hari, sesi I (pagi) untuk seminar panel dengan invited
speakers dan Sesi II (siang) untuk presentasi pararel 36 paper yang telah lolos
seleksi. Semua sesi akan bersifat terbuka dan gratis. Akan dibukan pada Jum’at,
16 Juli 2010 oleh Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Muhammad Nuh, dan akan
berlangsung selama 17 – 18 Juli 2010.

Tema dan jadwal selengkapnya bisa dibuka di (http://www.kipi-2010.org/)
Contact person: Zulfa (zulfa_sakhiyya [at/@] yahoo.com).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan menggelar rapat dengar pendapat secara maraton untuk mendapatkan masukan dalam membuat payung hukum baru pascabatalnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP).

Masukan yang didengar mulai dari perwakilan perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum milik negara (PTN BHMN), perwakilan dari perguruan tinggi swasta, hingga perwakilan dari yayasan. Ketua Komisi X DPR Mahyudin di Jakarta, Senin (19/4/2010), mengatakan, komisi ini akan membentuk panitia kerja (panja) soal pengelolaan perguruan tinggi.

"Dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, payung hukum baru nanti bisa mengakomodasi kepentingan yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan UUD 1945," kata Mahyudin.

Pada pagi hari, Komisi X menerima pimpinan dari tujuh PTN BHMN, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung.

Rapat dengar pendapat pada siang harinya dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari perwakilan PTS, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Sawta Indonesia (APTSI). Hadir dalam rapat itu sejumlah rektor PTS ternama.

Selanjutnya, rapat dengar pendapat yang masih berlangsung hingga sore ini dilanjutkan dengan mendengarkan masukan pembina dan pengurus yayasan yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (ABPTSI). Mewakili ABPTSI antara lain Hary Tjan Silalahi dan SiswonoYudhohusudo.