Sejarah Kepengurusan PPIA Pusat

Daftar Ketua Umum / Sekjen

  • 1985-1987, Dr. Umar Nimran
  • 1987-1989, A. Hermanto Dardak
  • 1989-1991, Dwi Wahyu Sasongko
  • 1991-1992, Rizaldi Broer dan Bambang Purwoko
  • 1992-1993, H.R. Manan
  • 1993-1994, Eko Ganis Sukoharsono
  • 1994-1996, Refyul R. Fatri
  • 1996-1999, Tunggul Brotopriyono
  • 1999-2002, Affifuddin
  • 2002-2004, Bima Arya Sugiarto
  • 2004-2006, Velix Vernando Wanggai
  • 2006-2007, Della Temenggung
  • 2007-2008, Duddy Abdullah
  • 2008-2009, Mohamad Fahmi
  • 2009-2010, Miko Kamal
  • 2010-2011, Mochamad Subhan Zein
  • 2011-sekarang, Nilam Andalia Kurniasari

Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan (LPJ)

Kepengurusan PPI Australia 1994-1996

Ketua Umum: Refyul Fatri (Victoria University of Technology, Melbourne)

Sekilas Perjalanan Kepengurusan

PPIA Pusat periode 1994-1996 dibawah komando saudara Refyul Fatri, terlihat serangkaian program yang menarik antara lain: (1) Pengembangan kerjasama dengan organisasi atau lembaga di luar PPIA; (2) Kontinuitas pengadaan kartu anggota PPIA; (3) Seminar Nasional Pelajar Indonesia II; (3) Kegiatan olah raga dan kesenian yang ditingkat Cabang; (4) Temu Indonesia-Australia 1996; (5) Lomba Karya Tulis Ilmiah; serta (6) Penerbitan Bulletin Warta PPIA.

Di tingkat Cabang dan Ranting, nampaknya kegiatan-kegiatan lebih bervariasi dan intensif. Mulai dari diskusi, seminar, olahraga, seni, family day, bulletin, situs, bisnis, dan sebagainya. Misalnya saja kegiatan akademis telah mendapat perhatian yang serius. Di tahun 1990-an, PPI Australia mengadakan tradisi seminar yang disebut Seminar Nasional Pelajar Indonesia di Australia (SNPI). SNPI II dilaksanakan di Melbourne pada tanggal 12 Maret 1995 dengan topik “Pembangunan Nasional Jangka Panjang II: Tantangan dan Kesempatan bagi Kemajuan Indonesia”.  Sedangkan SNPI III berlokasi di Brisbane pada tanggal 8 – 10 April 1996 dengan tema ” Peran Pelajar Indonesia di Australia dalam Pembangunan Indonesia  Abad 21”, dimana ada 16 makalah yang dipresentasikan.

Susunan Kepengurusan

Ketua:
Refyul Fatri

Sekretaris:
Herpatri Budhana

Wakil Sekretaris:
Rini Akmeliawati

Bendahara:
Iratriani Sjarif

Bidang Organisasi:
Suharno
Heri Sutanto

Bidang Pendidikan:
Ismail Nawi
Nurachman Hanafi

Bidang Informasi/Publikasi:
Iman Seno Adji
Wayan Pariama
Alexander Rusli
Hardinsyah
Yos Adiguna Ginting

Bidang Bina Program/Kerjasama:
M. Yazid
Helmi Najamuddin

Bidang Seni, Budaya, dan Olahraga:
Dewi Hendrahayu
Adi Nugroho
Michael Husada
Farida

Kepengurusan PPI Australia 1999-2002

Ketua Umum: Afifuddin (Macquarie University)

Sekilas Perjalanan Kepengurusan

Pada masa Kepengurusannya PPI Australia mengikuti Pertemuan Mahasiswa Indonesia se-Dunia dan Seminar International Permias 2000 di  Chicago, IL, USA, 27-29 Oktober 2000 yang bertemakan: “Menyelematkan Negara-Bangsa Indonesia.”

Kegiatan peretemuan ini dibagi dalam dua sessi yaitu pertemuan mahasiswa Indonesia se dunia dan seminar permias 2000. Kedua kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 27-29 Oktober 2000 di Chicago, Il, USA dan diikuti sekitar 100 mahasiswa dan undangan (peninjau) yang mewakili kurang lebih 27 perwakilan mahsiswa dari berbagai negara di 5 benua, termasuk hampir sebagian besar perwakilan permias (Amerika Serikat), PPI Australia, PPI Canada, PPI Jepang, PPI Jerman dan PPI Tunisia dan para pembicara (nara sumber) baik dari Amerika Serikat maupun Indonesia.

Rangkuman singkat mengenai isi pertemuan adalah sebagai berikut:

  1. Pendidikan dan Networking: Penggalangan persatuan dan pembentukan jaringan komunikasi mendapat prioritas tertinggi sebagai dua hal yang disampaikan oleh para delegasi perwakilan. Tercatat ada sepuluh delegasi yang mengangkat masalah pendidikan dalam berbagai bentuk dan delapan delegasi yang menyentuh masalah networking. Penyampaian masalah otonomi daerah mendapat urutan ketiga–dengan lima perwakilan yang menyampaikannya–dilanjutkan dengan masalah hukum (jaminan dan penegakannya) sebanyak empat perwakilan.
  2. Seruan Penghentian Pertikaan Politik: Hal-hal lainnya yang tidak kalah penting walau tidak mendapat frekuensi seruan yang banyak adalah penyampaian pandangan mengenai: Seruan keras untuk menghentikan pertikaian elit politik, perenungan arti kata damai dan perdamain bagi bangsa kita, penentangan pembentukan organisasi yang berbasiskan kesukuan, keprihatinan dolar yang kian melonjak atas rupiah, pembentukan Forum Rekonsiliasi Nasional, perubahan paradigma berpikir, keprihatinan atas kesenjangan sosial, seruan lantang supaya mahasiswa berhenti bicara saja dan mulai melakukan sesuatu yang real, dan pengharapan sunguh-sungguh akan suatu hasil yang dapat dilaksanakan. Bangsa Indonesia memerlukan kearifan para pemimpinnya untuk menyatukan langkah mengatasi masalah bangsa, bukan saling menghujat.
  3. Pembentukan Komisi Kerja (Task Forces): Sidang juga memutuskan suatu pembentukan komisi kerja yang akan berbicara tiga hal (dalam tiga komisi): masalah-masalah pendidikan, masalah-masalah kemanusiaan, dan masalah-masalah persatuan nasional. Seluruh peserta sidang akan memulai berkomunikasi dalam suatu milis yang beralamatkan ppi@ppi.org . Khusus untuk komisi pendidikan, telah didiskusikan dan dirancang langkah-langkah yang perlu diambil dalam membantu masalah pendidikan di tanah air, antara lain: assesment masalah pendidikan di daerah-daera bergolak seperti Aceh dan Maluku. Komisi ini membentuk milist di komisipendidikan@egroups.com

Kepengurusan PPI Australia 2002-2004

Ketua Umum: Bima Arya Sugiarto (Flinders University-The Australian National University)

Sekilas Perjalanan Kepengurusan

Selama masa kepengurusannya (2002-2004), PPIA pusat melakukan upaya pembenahan organisasi internal.  Hal awal yang dilakukan kepengurusan dimasa ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap AD/ART organisasi sesuai dengan mandate dari Kongres PPIA ke XI di Canberra. Komisi Khusus yang dibentuk dengan Anggota-anggota yang dipilih dalam Kongres berhasil menyelesaikan proses amandemen pada tanggal 18 Desember 2002, setelah menerima beberapa tiga usulan draft AD/ART dari South Australia, New South Wales dan Victoria.

Dengan cita-cita menjadikan PPIA sebagai “training ground” atau wahana untuk menempa kader-kader muda agar dapat berprestasi di tanah air, kepengurusan PPIA pusat periode ini mencanangkan tema “Menata Organisasi dan Membangun Tradisi”. Pada kurun waktu inilah, situs resmi PPIA pusat www.ppi-australia.org dibuat. Kordinasi antar pengurus cabang dan rantingpun ditingkatkan melalui milis PPIA Pusat yang berisikan pengurus PPIA pusat, serta Ketua cabang dan Ketua ranting se Australia.

Upaya Membangun tradisi keilmuan yang kuat direalisasikan dengan diselenggarakannya “The Indonesia Next Conference” di Adelaide pada bulan Mei 2003 dengan topik ”In Search of Indonesia Democracy”. Key Note speaker saat itu adalah Prof. Dr. Nurcholish Majid. Sedangkan pembicara lainnya adalah  Dr. Harold Crouch, Prof. Colin Brown, Dr. Adi Sasono, Dr. Chatib Basri, dan para kandidat Ph.D antara lain Bonggas Pribadi (Quensland Uni), M. Masoed Said (Flinders Uni), Denny Indrayana (Melbourne Uni), Rino Wicaksono (Uni. of South Ausralia), dan Yudi Latief (ANU).

Untuk Membangun tradisi Persaudaraan dan ‘networking’ antara kaum muda pelajar di Australia, untuk pertama kalinya diadakan pesta olahraga pelajar Indonesia se Australia yang diberi nama OLIMPPIA (OLIMpiade PPIA) pada bulan Juli 2004 di Melbourne.

Perjalanan kepengurusan pusat periode ini diwarnai dengan beberapa peristiwa penting yang menyangkut hubungan Indonesia dan Australia. Peristiwa bom bali bulan Oktober 2002 telah berdampak pada meningkatnya kewaspadaan pemerintah Australia terhadap ancaman terorisme. Pada bulan November PPI Australia mengeluarkan pernyataan sikap yang dimuat di beberapa media masa nasional yang berisikan tentang kecaman atas tindakan ASIO dalam melakukan penggeledahan di beberapa kota di Australia yang telah berdampak pada kenyamanan pelajar Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Struktur Kepengurusan PPI Australia 2002-2004

Sekretaris Jenderal:
Bima Arya Sugiarto (The Australian National University)

Deputi Sekretaris Jenderal I:
Mustafa Syafii (Flinders University)

Deputi Sekretaris Jenderal II:
Ivan Yunus (Central Queensland Univesrity)

Bendahara :
Alwis Rustam (Flinders University)

Ketua ISSU (Indonesian Student Study Unit):
Velix Wanggai (Flinders University)

Ketua ISRC (Indonesia Students Resource Centre):
Dhimas Brahmantya

Ketua Indonesian Student Information Centre (ISIC):
Arya Rizki (Flinders University)

Kepengurusan PPI Australia 2004-2006

Ketua Umum: Velix Wanggai (Flinders University-The Australian National University)

Sekilas Perjalanan Kepengurusan

Untuk periode 2004-2006, visi yang dibangun adalah “Mengoptimalkan Peran Intelektual Muda dan Networking bagi Pemberdayaan Kapasitas Anggota PPIA dan Pembangunan Indonesia”. Untuk mewujudkan visi seperti ini, PPI Australia melakukan pembenahan internal dan eksternal yang berguna bagi perjalanan roda organisasi. Selama 2 tahun ini, kami menyempatkan diri untuk mengunjungi Gold Coast, Brisbane, Canberra, Sydney, Melbourne, dan Adelaide. Demikian pula, walaupun ada kendala yang dihadapi, jaringan milis dan website sebagai media komunikasi internal dan eksternal tetap mendapat perhatian. Sementara itu, untuk menguatkan kapasitas sumber daya anggota, untuk pertama kalinya PPI Australia melakukan Latihan Kepemimpinan dan Manajemen (LKM) bertempat di Adelaide, 20 November 2004.

Untuk mengembangkan kegiatan akademis, PPIA 2004 – 2006 berhasil melaksanakan Konferensi the 2nd Indonesia Next yang berlokasi di Canberra (Australian National University), 13 – 14 Mey 2005. Kali ini, konferensi mengambil topik ”Building the Blue Print of Indonesian State”, dimana  Dr. Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR RI) sebagai key note speaker dengan tema “Prospect and Challenges on Building the Blue Print of the Indonesia: Critical Toughts for Managing Transition Era into Ideal Civil Society. Dalam konteks ini, PPIA mencoba mengkombinasikan presenter dari berbagai kalangan, baik Indonesianist, tokoh nasional, maupun para kandidat Ph.D asal Indonesia.

Sebagai wujud komitmen sosial, PPIA turut serta meringankan penderitaan saudara-saudara kita, baik korban tsunami di Aceh dan Nias (2004) serta gempa di Yogyakarta (2006). Untuk Aceh, PPIA mengirim utusan ke Aceh untuk menyerahkan bantuan secara langsung dan bersama-sama dengan komunitas Australia membentuk Network for Tsunami Aceh (NTA). Aksi sosial yang sama dilakukan pula oleh PPIA Cabang di berbagai kota. Demikian pula, selama 2 tahun ini PPIA mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap baik yang bersifat keprihatinan sosial, politik dalam negeri Indonesia, maupun hubungan bilateral Indonesia-Australia, yang diliput oleh media nasional dan lokal di Indonesia..

Membangun jaringan adalah visi yang diemban oleh PPIA. Karena itu, selama 2 tahun ini, PPIA melakukan kerjasama, kolaborasi, dan kontak dengan berbagai lembaga, baik pemerintah Indonesia dan Australia, maupun lembaga non-pemerintah di kedua negara. Penyelenggaraan Konferensi Indonesia Next tidak akan berjalan tanpa kerjasama dengan berbagai lembaga. Demikian pula, PPIA 2004-2006 telah bekerjasama dengan Menpora Republik Indonesia untuk melaksanakan OLIMPPIA Menpora CUP di Melbourne, 4-6 Agustus 2006. Dan diiikuti oleh pelaksanaan Kongres XIII 2006 di kota Melbourne.

Masih dalam konteks membangun networks, PPI Australia bersama dengan PPI United Kingdom, New Zealand, Malaysia, Perancis, Kanada, dan Korea pada 18 September 2004 mengeluarkan Deklarasi Tekad London 2004 untuk menyikapi perjalanan  reformasi di Indonesia. Terkait, di akhir kepengurusan kami, terkait dengan ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia-Australia pasca Australia memberikan visa perlindungan sementara kepada 42 warga asal Papua, maka PPI Australia memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Indonesia tentang penyelesaian menyeluruh bagi masalah Papua. Dan gayung pun bersambut, dimana secara khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Juni 2006 mengundang tim PPIA untuk berdialog perihal normalisasi hubungan Indonesia-Australia dan penyelesaian menyeluruh bagi masalah Papua.

Susunan Kepengurusan

Sekretaris Jenderal:
Velix Vernando Wanggai (Flinders Uni/ANU)

Wakil Sekjen I:
Muhammad Mahdum (ANU)

Wakil Sekjen II:
Yus Andrianto (UNSW)/Della Temenggung (ANU)

Sekretaris:
Andri Indrady (Flinders University)

Bendahara:
Sugiarto (Flinders University)

Bidang Pendikan, Advocacy, dan Kajian Strategis:
Hendra Yusran Siry (ANU) (Ketua)
Firman Noor (ANU)

Bidang Seni, Budaya and Olahraga:
Selwin Wujayanto (QUT) (Ketua)

Bidang Sumber Daya and Kerjasama:
Safarini Aidillah  (Flinders Uni)

Bidang Informasi dan Publikasi:
Nada Rusli (NSW) (Ketua)
Bambang (ANU)
Yopi Fetrian (ANU)

Kepengurusan PPI Australia 2006-2008

Visi dan Misi

Untuk periode 2006-2008, kepengurusan Pusat PPI Australia mencanangkan sebuah visi yaitu “Meningkatnya konsolidasi internal yang berguna bagi pengembangan networks dan kebersamaan”. Untuk merelalisasikan visi tersebut, Kepengurusan Pusat PPI Australia melakukan pembenahan internal melalui revitalisasi struktur kepengurusan PPIA Pusat dan meningkatkan konsolidasi internal PPI se-Australia dengan melakukan kunjungan kerja resmi Kepengurusan ke beberapa state. Dalam setiap programnya Kepengurusan Pusat PPI Australia selalu mengacu kepada visi dan misi PPI Australia sebagai bagian dan upaya Kepengurusan untuk merealisasikan visi PPIA 2006-2008 tersebut.

Adapun misi PPI Australa adalah sebagai berikut:

  • Membangun dan mengingkatkan komunikasi, kunjungan dan tukar menukar informasi secara intensif antara pengurus PPI Australia, baik Pusat, Cabang dan Ranting.
  • Memfasilitasi penataan roda organisasi PPI Australia Cabang dan Ranting dan meningkatkan peran PPI Australia bagi kemanfaatan anggota PPI Australia.
  • Memfasilitasi dan membangun berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga bisnis, lembaga kepemudaan dan kemahasiswaan, baik yang berasal dari Australia, Indonesia maupun negara-negara lainnya,
  • Menciptakan suasana persaudaraan dan kebersamaan dan setiap program- program kerja PPI Australia;
  • Melanjutkan dan meningkatkan peran PPI Australia sebagai duta dan jembatan bagi keharmonisan hubungan Indonesia dan Australia.

PPI Australia melalui Rapat Kerjanya di Canberra pada tanggal 23-34 September 2006 telah menghasilkan rencana Program Kerja PPI Australia sebagai berikut:

Konsolidasi Internal Organisasi

Konsolidasi telah dilakukan dengan rekan-rekan PPIA Cabang dan Ranting khususnya di state: New South Wales, Victoria, Queensland dan South Australia

PPIA Western Australia

Kepengurusan Pusat semenjak pelaksanaan Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) juga terus rnerapatkan koordinasinya dengan PPIA Western Australia melalui Humas PPIA Western Australia James Martin.

Sampai saat ini PPIA di Perth, Western Australia hanya memiliki satu Cabang Western Australia tanpa Ranting. Namun dengan tidak adanya Ranting, PPIA Western Australia mampu untuk tetap berjalan bahkan dalam setahun belakangan ini berhasil melaksanakan beberapa program-program besar. Salah satunya, adalah pelaksanaan Kongres Pemuda/i Indonesia pada bulan April 2008. yang mana Kepengurusan Pusat PPI Australia diundang untuk turut hadir dalam acara tersebut. Kepengurusan Pusat menerima undangan tersebut, dengan hadirnya Pj. Ketua Umum Duddy Abdullah pada acara tersebut.

PPIA Northern Territory

Dalam sejarahnya, PPIA pernah berdiri di Northen Territory. Namun sejak sekian tahun yang lalu, PPIA Northern Territory vakum dan kemudian menghilang. Salah satu faktor pencetusnya adalah berkurangnya jumlah mahasiswa indonesia yang belajar di Darwin, dan menurunnya popularitas Darwin sebagai tujuan pelajar Indonesia untuk belajar di Australia.

Namun pada bulan Juli yang lalu, salah seorang mahasiswa indonesia di Darwin dengan nama Harvey Djoemali mengirimkan e-mail kepada Wakil Ketua Umum, Yopi Fetrian dan mengutarakan keinginannya untuk membentuk kernbali PPIA Darwin. Dalam e-mailnya, rekan Harvey memohon pentunjuk dan PPIA Pusat perihal pembentukan PPIA Cabang Darwin. Permohonan ini telah dipenuhi oleh Wakil Ketua Umum dengan memberikan arahan perihal pembentukan sebuah PPIA Cabang. Sampai hari ini, Kepengurusan Pusat belum mendapatkan informasi lagi tentang progress status pembentukan Cabang Northern Territory. Akan sangat baik apabila Kepengurusan Pusat yang baru bisa meneruskan komunikasi yang sudah terjalin dengan rekan Harvey.

PPIA Tasmania

Melihat historis perjalanan organisasi PPI Australia, PPIA belum pemah berdiri di state Tasmania. Walaupun dalam jumlah yang terbatas adajuga pelajar Indonesia yang mengemban pendidikan di beberapa universitas di sana, khususnya di University of Tasmania di Hobart dan Launceston Namun, dengan helum adanya PPIA Tasmania, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pelajar Indonesia di Tasmania bergabung dalam sebuag organisasi yang dinamakanIndonesian Student Society Tasmania (ISS), yang sampai saat ini berjumlah sekitar 18 Kontak dengan ISS dimulai oleh Presiden ISS sendiri, Indra Krishnamurti dengan mengirimkan e-mail kepada Pj. Ketua Urnurn Duddy Abdullab. Kepengurusan Pusat juga telah mengambil langkah awal tmtuk marapatkan barisan dengan rekan-rekan di Tasmania dengan mencanturnkan website ISS pada website PPI Australia. Selain daripada itu, Pj. Ketua Umum juga telah besliubungan langsung dengan Presiden ISS untuk dan melakukan serangkaian pembicaraan informal perihal rencana kerjasama antara PPIA dan ISS, dan menjajaki kemungkinan apabila ISS berkeinginan untuk bergabung dengan PPI Australia.

Penataan Administrasi Organisasi

Pada Raker, dibahas tentang penataan kembali lambang-lambang resmi organisasi, termasuk pula penyeragaman naskah PPI Australia. Mengenai penataan lambang, hal ini tidak dapat dilakukan dengan serta merta secara sepihak dan Kepengurusan Pusat. Oleh karenanya, agenda ini ditunda sarnpai Kepengurusan Pusat mendapatkan alternatif pemikiran baru tentang lambang dan panji-panji organisasi PPI Australia

Mengenai tata naskah, setelah reshuffle Kepengurusan Pusat tahun 2007 lalu, Kesekretariatan membuah target pencapaian untuk dapat menyelesaikan dan mensosialisasikan tata naskah PPI Australia kepada PPIA Cabang dan Ranting. Namun hal ini belum sepenuhnya tercapai, karena sampai dengan akhir Kepengurusan, Sekretariat baru menyelesaikan draft tata naskah dan belum melakukan sosialisasi dan clengar pendapat dengan rekan-rekan Cabang dan Ranting.

Dari sisi penataan administrasi organisasi, idealnya PPI Australia membutuhkan Standrad Operating Procedure PPI Australia yang seragam. Seragam artinya baik Pusat, Cabang dan Ranting sama-sama menggunakannya. Departemen Litbang telah berhasil melaksanakan langkah awal dan pembuatan SOP tersebut dengan menerbitkan Best Practice Sharing (BPS) volume 1, dan diharapkan path Kepengurusan yang barn BPS masih bisa ferns berlanjut dan juga secara penuh dimanfaatkan oleh rekan-rekan Pusat, Cabang dan Ranting.

Kebutuhan akan SOP ini sangat terasa untuk merialisasikan visi PPI Australia yaitu meningkatkan konsolidasi internal. Salah satu contohnya berdasarkan pengalaman Kepengurusan yang lalu adalah, ketika Kepengurusan Pusat meminta jumlah anggota PPI Australia di seluruh state kepada rekan-rekan Cahang, Cabang kemudian melaporkan kepada Pusat bahwa data tidak tersedia disebabkan sebagian besar dan rekan-rekan di Ranting tidak/belum memiliki mekanisme pendataan anggota. ini adalah permasalaban kecil yang kemungkinan besar bisa dieliminir dengan penerbitan SOP/Jutlak dan PPIA Pusat.

Career Expo (Rekrutmen)

Saat in sedang dalam tahap pelaksanaan dan dikerjakan langsung oleh Duddy Abdullah bersama dengan rekan-rekan pengurus di Departemen Sumber Daya dan Kerjasama Antar Lembaga. Dikarenakan program ini adalah on going program dan Kepengurusan Pusat tahun lalu, maka hal yang penting untuk dibahas adalah tentang posisi Kepengurusan Pusat yang baru dalam program ini.

Pertemuan PPI Sedunia

Pertemuan PPI sedunia sudah diprogramkan semenjak Raker pada bulan September 2006. Pada saat Raker yang juga dihadiri oleh rekan-rekan Cabang, Kepengurusan Pusat mensosialiskasikan rencana program ini kepada masing-masing Cabang dengan antusiasme yang tinggi, rekan-rekan Cabang Victoria dan NSW meminta agar kegiatan tersebut dilaksanakan di state mereka. Dikarenakan permintaan tersebut, Kepengurusan Pusat membuat keputusan agar masing-masing Cabang memberikan proposalnya kepada Kepengurusan Pusat paling lambat pada bulan November 2007

Pada bulan November, setelah melakukan banyak pertimbangan PPIA Pusat memilih Sydney sebagai tuan rumah Pertemuan PPI Sedunia. Salah satu konsiderasinya pada saat itu adalab dikarenakan akan hadirnya Presiden RI pada pertenluan APEC, dan diharapkan PPIA Pusat dapat memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memohon kepada Presiden RI untuk membuka/menutup Pertemuan PPI Sedunia.

Pada bulan yang sama, dibentuklah Kepanitiaan Pertemuan PPI Seduna yang berasal dari tiga state NSW, ACT dan VIC, dengan komposisi Ketua Panitia berasal daii PPIA Pusat, Ketua Steering Committee dan Cabang VIC, dan Ketua Organising Committee  dan Cabang NSW.

Dari bulan November 2006 sampai bulan Juli 2007 panitia secara optimal bekerja, dan sebanyak tiga kali melakukan pertemuan panitia Iengkap dan tiga state (dua kali di Sydney dan sekali di ACT). Koordinasi selebihnya dilakukan melalui dunia maya dan telefon. Namun sebagian besar panitia yang berada di NSW dan ACT sering kali melakukan pertemuan balk di Sydney maupun di Canberra,

Pada bulan April 2007, Panitia memutuskan urnuk mengganti nama Pertemuan PPI Sedunia dan atas saran Sdr. Yopi Fetrian, PPI Sedunia dirubah menjadi Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI). Penggantian nama ini dilakukan atas pertimbangan apabila (dalam kondisi terburuk) hanya PPI dari dua atau tiga negara yang hadir, kegiatan ini masih bisa berjalan dan tidak akan kehilangan legitimasinya.

Pada akhirnya, KIPI berlangsung dengan dihadiri oleh negara dari Australia, Malaysia, Indonesia. Jepang. India, Mesir, Italia dan Belanda. Rekan-rekan dari Indonesia yang turut hadir adalah dan BEM UGM.

Dokumentasi pelaksanaán KIPI akan dilimpahkan oleh Sekum yang lama kepada Sdr. Anindita Aji.

Namun hal terpenting adalah terbentuknya jejaring PPI Internasional melalui mailing list OISAA —Overseas Indonesian Students Association Alliance. Walaupun pada ini mailing list baru menjadi tempat untuk berbagi informasi, namun mailing list ini adalah representasi nyata dari OISAA atau Aliansi Pelajar Indonesia di Luar Negeri. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan Aliansi ini karena kelihatannya semangat KIPI masih bergelora di sana, dan kesempatan untuk Aliansi ini menjadi sesuatu yang lebih besar masih terbuka dengan lebar. PPI Australia sebagai tuan rumah KIPI sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dan pergerakan Aliansi ml ke depan.

Website PPI Australia

Web site PPI Australia di bawah asuhan Yopi Fetrian yang pada saat itu ada di Departemen Informasi dan Komunikasi telah berhasil membuat website PPI Australia yang cukup dinamis dan interaktif beberapa buLan yang lalu, Kepengurusan Pusat telah mengajak beberapa rekan- rekan di Cabang dan Ranting untuk memiliki alamat website yang seragam. Untuk melaksanakan proses penyeragaman in PPIA Pusat mengalokasikan nama-nama Cabang dan Ranting sesual permintaan. Hingga saat ini beberapa Cabang & Ranting di SA, NSW dan ACT sudah menyeragamkan alamat website mereka dengan alamat website PPI Australia. Contohnya PPIA ACT sudah memiliki alamat situs http://act.ppi-australia.org atau PPIA Ranting University of Sydney sudah memiliki alamat situs http://usyd.ppi-australia.org.

Gerakan Buku Nasional

Gerakan Buku Nasional PPI Australia / Buku Anak Bangsa bermula dan kegiatan Buku Anak Bangsa di Ranting PPIA University of Queensland. Melihat kesuksesan program ini dan kemanfaatan yang bisa didapatkan bagi orang banyak apabila program ini dilaksanakan oleh rekan-rekan Cabang dan Ranting di seluruh Australia, maka pada bulan Mei 2008, Ketua Umum dan Wakil Ketua merasa perlu untuk niensosialisasikan program ini kepada rekan-rekan PPIA di state lain. Maka terbentuklah sebuah Kepanitiaan Buku Untuk Anak Bangsa yang pengurusnya berasal dan berbagai state di Australia.

Kepanitiaan Buku Anak Bangsa adalah sebagai berikut:

  • Project Officer: Mika Halpin Hasanah
  • Treasurer and Sponsorship Coordinator: Asti Nuraini Asra
  • Australian Distribution Coordinator: Timur Imam Nugroho
  • Indonesian Distribution Coordinator: Riza Harmonika
  • Coordinator for the Selection of Recipient School and the Observer of the Use of Donated-books By the Recipient School: Sitti Macsun Patahuddin
  • Website Administrator: Dini Siswanti

Buku untuk Anak Bangsa juga sudah memuliki ABN No. 00189 252 976 dan memiliki rekening terpisah dengan PPI Australia. Target pencapalan pengumpulan buku sampal akhir tahun ini adalab I .5 ton dan terus melakukan penjajakan kerjaasama dengan organisasi-organisasi pemerintah, pendidikan dan perpusatakan-perpusatakan di beberapa universitas dan juga toko-toko buku komersil.

Susunan Pengurus PPI Australia 2006-2007

Ketua Umum:
Della Y.A. Temenggung (Australian National University)

Wakil Ketua:
Mohammad Casey Ntoma (Holmes Institute)

Sekretaris Umum:
Syahrialdi Sikar (Monash University)

Wakil Sekjen I:
Arif Said (University of Melbourne)

Wakil Sekjen II:
Ignasius Yudiantoro (University of Canberra)

Sekretaris:
Asriana Ariyanti (Australian National University)

Bendahara:
Sandi Indra Prasetia (University of Canberra)

Departemen Informasi dan Komunikasi:
Yopi Fetrian (Australian National University)
Anika Gunawan (University of Canberra)

Depertemen Keanggotaan & Kaderisasi:
Ario Wandatama (University of Melbourne)
Duddy Abdullah (University of Melbourne)

Departemen Penelitian dan Pengembangan:
Anggoro Budi Nugroho (University of Melbourne)
Andi Syafrani (Victoria  University)

Departemen Sumber Daya dan Kerjasama Lembaga:
Olivia Augustine (University of Technology Sydney)
Rozainbahri Noor (Australian National University)

Departemen Sosial Budaya dan Olahraga:
Felandro Madjid (RMIT)
Peroshka (Monash University)

Susunan Pengurus PPI Australia 2007-2008

Pjs. Ketua Umum:
Duddy Abdullah (University of Melbourne)

Wakil Ketua:
Yopi Fetrian (Australian National University)

Sekretaris Umum:
Rozainbahri Noor (Australian National University)

Wakil Sekum I:
Olivia Augustine (University of Technology Sydney)

Wakil Sekum II:
Hafiff Assaf (Flinders University)

Bendahara:
Anastasia Dara Prushana Dirani

Departemen Informasi dan Komunikasi:
Mika Halpin (UQ)

Departemen Informasi dan Komunikasi:
Riska Ariesnawan Putranto (Monash)

Depertemen Keanggotaan & Kaderisasi:
Hari Indra Yaso
Satwika Ary Saputra
Taufik
Marietta Naviandari

Departemen Penelitian dan Pengembangan:
Mohamad Fahmi (La Trobe)
Andri Indradi
Anindita Aji (ANU)

Departemen Sumber Daya dan Kerjasama Lembaga:
Yachinta Calista Tahir (UNSW)
Alisha Arbaya Sulisto
Leilani Suroyo

Departemen Sosial Budaya dan Olahraga:
Iman Kusumaputra
Felandro Madjid (RMIT)
Peroshka (Monash University)

Kepengurusan PPI Australia 2008-2009

Ketua Umum: Mohamad Fahmi (La Trobe University)

Visi dan Misi

PPI Australia akan berusaha untuk meningkatkan manfaat organisasi untuk komunitas yang lebih luas dan berusaha menjadi organisasi yang diakui di Indonesia, Australia dan International. PPI Australia akan terus memperjuangkan kepentingan pelajar Indonesia di Australia dan juga memfasilitasi para pelajar indonesia untuk mengembangkan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing bangsa.

Pada Kongres XV bulan Agustus 2008 di Brisbane terjadi kesepakatan untuk mengurangi periode kepengurusan dari 2 tahun menjadi hanya 1 tahun. Kami memandang perubahan ini sebagai sebuah tantangan sekaligus kesempatan untuk meningkatkan efektifitas organisasi.

Pada rapat kerja PPIA Pusat, 1 bulan setelah Kongres di Brisbane Pengurus Pusat 2008-2009 sepakat untuk menggagas visi dan misi PPIA sebagai organisasi yang memberikan keuntungan kepada semua elemen dan diakui di tingkat nasional maupun internasional dan akan terus memperjuangkan kepentingan pelajar Indonesia di Australia.

Untuk mencapai visi misi tersebut kami meluncurkan lima prioritas utama kepengurusan periode 2008-2009 yaitu:

  1. Menjalankan amanat Kongres,
  2. Melakukan konsolidasi internal
  3. Melakukan peningkatan pelayan untuk anggota
  4. Melakukan peningkatan kebergunaan organisasi untuk masyarakat luas dan
  5. Mengokohkan kemandirian organisasi.

Dalam menjalankan amanat kongres, pertama, kami membentuk Tim Penyempunaan AD-ART dan menerbitkan rancangan perbaikan AD-ART 2007. Rancangan ini telah disosialisasikan kepada Cabang dan Ranting sesuai tenggat waktu yang ditetapkan kongres, 31 Maret 2009. Kedua, ABN (Australian Bussiness Number) organisasi PPIA telah selesai selesai dibuat dan disosialisasikan ke PPIA Cabang dan Ranting pada 24 Januari 2009.

Untuk meningkatkan konsolidasi internal, sebagai salah satu tantangan terbesar PPIA sebagai organisasi yang mempunyai cabang dan ranting tersebar ke seluruh pelosok Australia, kami menggunakan teknologi internet/Skype untuk melakukan pertemuan rutin antar pengurus. Kendati demikian, konsolidasi ini tidak hanya dilakukan melalui rapat formal dengan skype, tetapi juga melalui komunikasi langsung via telfon untuk mengefektifkan koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. PPIA pusat juga berhasil memenuhi komitmennya dalam meningkatkan kualitas Kongres dengan memberikan subsidi biaya transportasi bagi perwakilan cabang dan ranting di Kongres XVI di Sydney.

Sebagai salah satu modal awal untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, PPIA Pusat menyelenggara-kan survey pelajar secara nasional yang diikuti lebih dari 200 responden. Hasil dari survey ini cukup memberikan gambaran mengenai karakteristik pelajar Indonesia di Australia yang berguna bagi pengembangan program PPIA di masa datang. Dalam kesempatan lain, kami juga aktif mendorong dan menyerukan pemerintah khususnya, negara bagian Victoria dan NSW untuk memberikan tarif konsesi untuk transportasi publik kepada pelajar Internasional di Australia.

Sebagai calon pemimpin bangsa di masa datang, kami tidak lupa memberikan kontribusi untuk masyarakat luas dengan berbagai program diantaranya Buku untuk Anak Bangsa, menyebarkan informasi belajar di Australia, membukukan hasil konferensi yang diselenggarakan oleh PPIA, memberikan masukan yang konstruktif bagi pelaksanaan pemilu 2009, dan lain-lain.

Kemandirian dan netralitas organisasi adalah salah satu tema utama yang diusung oleh PPIA periode 2008-2009 di mana usaha untuk melakukan pendanaan mandiri dan mengurangi ketergantungan dari pihak sponsor begitu kuat terlihat.

Kami menyadari bahwa dari sekian banyak pencapaian yang diraih, masih banyak kekurangan yang terlihat dari kepengurusan ini. Keberhasilan yang dicapai oleh PPIA Pusat ini tidak lepas dari dukungan penuh seluruh pengurus cabang dan ranting di seluruh Australia. Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak seperti Kedutaan Besar RI di Canberra, Konsulat dan Konsulat Jenderal RI di seluruh Australia, Kantor Berita Antara di Australia, berbagai media masa komunitas Indonesia di Australia, RMIT University dan para sponsor lainnya.

Akhirnya, kami merasa beruntung diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada tanah air dan masyarakat luas melalui PPIA. Kami berharap PPIA tetap konsisten untuk memperjuangkan suara pelajar Indonesia di Australia.

1 Amanat Kongres

1.1 Penyempurnaan AD-ART

Berdasarkan amanat kongres PPIA di Brisbane tahun 2008 lalu, kepengurusan PPIA Pusat Periode 2008-2009 diamanatkan untuk merumuskan draft revisi AD/ART PPIA. Agenda perubahan itu diharapkan bisa merevitalisasi sejumlah item-item krusial yang sekiranya perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian. Sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, pada tanggal 31 Maret 2009, tim revisi AD/ART PPIA telah berhasil merumuskan draft awal perubahan.

Revisi atas draft AD-ART PPIA dilakukan dengan cara melihat terlebih dahulu persoalan dan atau kelemahan naskah yang lama. Temuan atas persoalan dan atau kelemahan tersebut kemudian menjadi dasar dibuatnya tawaran revisi. Jadi, revisi mengikuti struktur naskah AD-ART yang lama.

Revisi mencakup  lebih dari 15 persoalan, baik berupa struktur, definisi, kalimat, ketidak jelasan arti, kurangnya penjelasan dan lain sebagainya.

PPIA Pusat  sejak awal April 2009 telah menyebarkan draft revisi ini ke seluruh cabang dan ranting PPIA. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, waktu 4 bulan setelah revisi diterbitkan diharapkan banyak masukan atau koreksi mengenai draft tersebut. PPIA Pusat juga membuka peluang adanya tambahan pasal-pasal baru yang diajukan oleh Cabang atau Ranting. Bahkan, PPIA Pusat siap membuat forum khusus diskusi online (dengan Facebook atau tools lainnya) mengenai revisi AD-ART ini. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Akhir Juni 2009 tidak ada satupun masukan dan koreksi atas draft tersebut.

1.2 Australian Business Number (ABN) dan  PPIA

Selain revisi AD-ART, Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di organisasi ini mengamanatkan penelaahan kemungkinan penerapan ABN (Australia Business Number) di organisasi PPIA. Kongres menugaskan pengurus Pusat periode 2008-2009 untuk mulai mensosialisasikan hasil penelahaan tersebut selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2009 di organisasi PPIA.

Sebagai sebuah organisasi yang bersifat terbuka, independen, nirlaba, sosial dan akademis, PPIA selalu memperbaharui seluruh informasi dan kegiatannya untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi pelajar Indonesia dan juga untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat luas. Sebagai organisasi yang berada di Australia, untuk meningkatkan kinerjanya, PPIA harus melakukan kolaborasi dan membina hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal di Australia seperti misalnya dengan organisasi-organisasi non-profit, pihak sponsor, pemerintah Australia.

Salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah Australia untuk memperlancar proses kerja sama antar PPIA dengan pihak eksternal adalah Australian Business Number atau disingkat dengan ABN. Australian Business Number adalah 11 digit kode yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau badan usaha pada saat melakukan transaksi bisnis dengan organisasi atau badan usaha lain, Australian Taxation Office, atau instansi pemerintah lainnya.

Setelah dilakukan kajian, PPIA Pusat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, manfaat atau keuntungan pertama yang dapat direalisasikan PPIA dengan memiliki ABN adalah kelayakan untuk menerima dana bantuan dari pemerintah setempat. Manfaat ini dapat sangat mendukung kelancaran acara-acara PPIA, baik itu yang diselenggarakan oleh pusat, cabang ataupun ranting.

Kedua, memilik ABN juga menguntungkan PPIA dengan memberikan organizational image yang lebih sah atau resmi di mata pihak eksternal yang berpotensi memiliki kerja sama dengan PPIA.

Ketiga, Memiliki ABN tidak menimbulkan kerugian berarti bagi PPIA. Proses registrasi tidak menarik biaya dan tidak memakan waktu lama sehingga tidak ada cost yang terlalu signifikan bagi PPIA.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, memiliki ABN dapat memberikan banyak keuntungan bagi PPIA yang dapat berkontribusi dalam mencapai visi dan misi PPIA. Sebagai suatu organisasi, ABN dapat meningkatkan nama baik PPIA dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan pihak eksternal. Maka dari itu, direkomendasikan kepada PPIA pusat, cabang dan ranting untuk registrasi ABN.

Sejak tanggal 24 Januri 2009 PPIA Pusat telah memiliki ABN sehingga bisa dibilang bahwa PPIA adalah organisasi yang sah dan diakui keberadaan-nya oleh masyarakat dan pemerintah Australia.

2 Konsolidasi Internal

2.1 Rapat Online

Salah satu amanat Kongres PPIA XV di Brisbane tahun 2008 adalah meningkatkan kualitas konsolidasi internal PPIA di berbagai lini. Langkah konsolidasi itu diagendakan melalui peningkatan komunikasi antar sesama pengurus pusat, serta di level cabang dan ranting. Melihat indikator keberhasilan yang dipasang, yakni 8 kali pertemuan rutin antar pengurus pusat minimal 8 kali per Juli 2009, maka target ini termasuk berhasil.

Sejumlah rapat koordinasi di internal pengurus PPIA Pusat telah digelar melalui teknologi internet dengan piranti lunak Skype, yang telah ditetapkan sebagai standard operating system (SOP) untuk komunikasi pengurus PPIA. Untuk mempermudah penggunaannya, SOP itu telah dipublikasikan di website PPIA: www.ppi-australia.org sehingga bisa diakses semua pihak untuk mempercepet proses penggunaannya.

Sebelum masa peralihan posisi sekretaris umum, tercatat setidaknya empat bulan pertama telah dilakukan sejumlah rapat koordinasi baik di internal pengurus PPIA pusat dengan PPIA cabang dan PPIA ranting. Saat itu, materi pembahasan berkisar rapat kerja serta rapat koordinasi kepengurusan yang baru.

Selanjutnya, terhitung sejak Januari hingga Juli 2009, tercatat setidaknya terdapat lima rapat koordinasi, baik di internal kepengurusan PPIA Pusat maupun dengan PPIA Cabang. Patut digarisbawahi bahwa koordinasi terpenuhi. Saat ini, email sekretariat PPIA Pusat setidaknya telah menjaring 30 milis PPIA cabang dan ranting se-Australia. Hal itu dirasa sangat bermanfaat untuk mendeteksi setiap informasi penting yang berkembang di tingkat cabang dan ranting, serta untuk memantau kegiatan rutin PPIA cabang dan ranting, dan akan dipublikasikan di website PPIA: www.ppi-australia.org jika terdapat materi kagiatan yang dirasa penting dan menarik.

Selain itu, kepengurusan PPIA Pusat 2008-2009 juga berusaha meningkatkan komunikasi dan partisipasi anggota PPIA dalam kegiatan-kegiatan PPIA dengan memanfaatkan piranti lunak Facebook yang kini tengah digandrungi masyarakat. Facebook PPIA ini dapat diakses dengan memasukkan Facebook ID: PPIA (Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia). Hingga saat ini, setidaknya terdapat 779 anggota yang terjaring dalam piranti jaringan sosial ini. Melalui Facebook ini, pengurus PPIA dan anggota PPIA secara general dapat berkomunikasi secara intensif, sembari mengomentasi atau mempublikasikan hal-hal yang terkait kegiatan PPIA. Obrolan santai tapi berisi dalam piranti lunak ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan program-program PPIA ke depan.

2. 2 Best Practice Sharing (BPS)

Best Practice Sharing (BPS) adalah program Departemen Litbang PPIA Pusat yang bertujuan untuk memperlancar proses transfer pengalaman dan pengetahuan antar Cabang dan Ranting, khususnya mengenai hal-hal spesifik keorganisasian. Melalui pengadaan BPS ini, diharapkan masing-masing kepengurusan PPIA di berbagai level, baik pusat, cabang, maupun ranting, dapat saling belajar mengenai program kerja yang efektif, bermanfaat, dan berdampak sosial luas guna menunjang kerja-kerja diplomatik kita selaku pelajar Indonesia di luar negeri. BPS yang berisi materi berbagi pengalaman terkait program unggulan masing-masing kepengurusan PPIA itu dapat diunduh di URL website resmi PPIA. Berdasarkan data yang tertera dalam website PPIA, setidaknya terdapat 14 kepengurusan PPIA Cabang dan PPIA Ranting yang turut berkontribusi menyampaikan strategi keberhasilan untuk program unggulannya melalui format BPS ini. Ke-14 kepengurusan itu antara lain:  PPIA Cabang Victoria, PPIA Deakin, PPIA LaTrobe, PPIA Monash, PPIA RMIT, PPIA Swinburne, PPIA Victoria University, PPIA Cabang NSW, PPIA Newcastle, PPIA University of Sydney, PPIA University of NSW, PPIA UTS, PPIA Cabang SA, PPIA Universty of SA.

2. 3 Kongres PPIA

Kongres PPIA XV di Brisbane mengamanatkan kepada kepengurusan PPIA Pusat 2008-2009 kali ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kongres PPIA XVI. Patut digarisbawahi, kongres adalah kegiatan tahunan yang merupakan puncak dari seluruh aktifitas PPIA. Di mana kemajuan dan keberlanjutan organisasi PPIA akan dirumuskan dalam forum ini. Karena itu kesuksesan Kongres ke-XVI adalah salah satu target utama dari PPIA Pusat periode 2008-2009.

Pengurus PPIA Pusat mempunyai keyakinan bahwa langkah pertama untuk meningkatkan kualitas hasil Kongres ke XVI adalah dengan menghadirkan semua perwakilan PPIA Cabang dan Ranting se-Australia. Dengan lengkapnya perwakilan cabang dan ranting diharapkan keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari pemikiran bersama dan untuk kepentingan lembaga. Karena itu, PPIA Pusat 2008-2009 kali ini melakukan terobosan dengan memberikan subsidi biaya transportasi sebesar +/- 80 persen dari harga tiket kepada para perwakilan PPIA cabang dan ranting yang terdiri atas 26 orang dengan total biaya diperkirakan sekitar $3760.

Informasi subsidi itu telah didistribusikan kepada seluruh ketua Cabang PPIA pada bulan Mei 2009 dengan harapan semua pihak segera mempersiapkan diri dengan mem-booking harga ticket yang terjangkau. Dengan melakukan usaha tersebut, diharapkan jumlah perwakilan PPIA cabang dan ranting yang menghadiri Kongres bisa meningkat 50 persen atau sekitar 22 perwakilan dibanding jumlah peserta kongres tahun 2008 di Brisbane. Selain berusaha menghadirkan para perwakilan PPIA cabang dan ranting, langkah keberhasilan Kongres PPIA XVI ini juga dilakukan dengan membentuk kepanitian Kongres 6 bulan sebelum pelaksanan dan berusaha tepat waktu dengan jadwal pelaksanaan Kongres selambat-lambatnya dilaksanakan pada awal Agustus 2009.

3 Pelayanan untuk anggota

3.1 Situs ppi-australia.org

Pengurus Pusat sejak awal kepengurusan sangat sadar akan pentingnya sebuah situs PPIA Pusat yang mudah diakses, enak dipandang mata, dan sarat dengan informasi. Program konsolidasi internal yang pertama kali dilaksanakan adalah melakukan redesign situs PPIA Pusat.

Perubahan yang dilakukan oleh pengurus Pusat periode 2008-2009 banyak dilakukan dalam tataran tampilan dan konsep situs. Sistem manajemen situs yang menggunakan software Joomla sama sekali tidak diotak-atik dengan alasan sistem tersebut sudah mumpuni, efektif, dan efisien guna  mengelola informasi organisasi PPIA.

Proses redesign konsep situs yang fundamental memerlukan waktu 1 bulan. Setelah proses tersebut tidak ada lagi proses perubahan konsep, layout dan lain sebagainya. Waktu yang bersisa  sebanyak 11 bulan dimanfaat penuh untuk pengefektifan situs tersebut sebagai pintu gerbang informasi mengenai PPIA dan infromasi umum belajar di Australia.

Situs PPIA periode 2008-2009 mempunyai beberapa kelebihan dan fitur-fitur yang penting dan berguna.

Pertama, adanya  kolom “latest posting” yang merupakan update dari seluruh berita mengenai pelajar Indonesia di Australia dan juga berita-berita yang ada hubungannya antara Australia dan Indonesia. Kolom ini bisa dibilang merupakan salah satu kolom informasi Indonesia-Australia yang paling up to date. Penggunaan tools Google Alert merupakan salah satu kunci utama konsistensi dari kolom ini, selain juga konsistensi dari sekretaris umum yang selalu melakukan update minimal 1 berita setiap harinya.

Kedua, situs ini mempunyai banner yang selalu berubah-ubah sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan oleh PPIA Pusat. Dengan adanya banner yang spesifik diharapkan proses marketing berbagai program PPIA bisa lebih berhasil.

Ketiga, situs ini juga menyimpan semua dokumentasi mengenai PPIA periode 2008-2009. Surat keputusan, laporan kegiatan, dan jadwal rapat semua dimuat dalam situs tersebut. Sehingga semua pelajar, anggota dan stake holder yang lain bisa terus mengamati dan memantau perkembangan dan dinamika yang terjadi di PPIA Pusat.

Keempat, situs ini juga menyedian kolom iklan bagi pihak sponsor yang berniat memasarkan jasa atau produknya terutama ke pelajar Indonesia di Australia. Salah satu institusi yang setuju untuk beriklan di situs ini adalah RMIT untuk jangka waktu 3 bulan. Periode yang singkat ini disesuaikan dengan masa periode kepengurusan pengurus pusat yang pada saat itu hanya tinggal 3 bulan ke depan. Namun tidak mustahil pihak RMIT akan meneruskan kontrak dengan PPIA dalam jangka waktu setahun ke depan. Banyaknya institusi-insitusi sejenis (Program bahasa Indonesia) di Australia merupakan suatu peluang yang sangat baik bagi PPIA untuk meningkatkan pendapatan iklannya.

Dengan semakin banyaknya informasi yang dimuat dalam situs ini sehingga diperlukan kapasitas penyimpanan data yang lebih besar. Tim IT telah melakukan upgrading dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan data menjadi dua kali lebih besar.

Jika hendak dibandingkan dengan situs-situs sejenis yang dipunyai oleh perhimpunan pelajar Indonesia di negara lain, situs ppi-australia.org ini bisa dibilang situs yang paling mudah dicari dengan menggunakan mesin pencarian google. Apabila kita menggunakan kata “pelajar” dan  “Indonesia” atau “ppi” dan “Indonesia” maka situs ppi-australia akan berada di urutan pertama dalam daftar pencarian google. Hal ini bisa dijadikan salah satu indikator bahwa PPIA merupakan organisasi PPI yang paling progresif dibandingkan organisasi PPI sejenis di luar negeri.

3.2 Career channeling

PPIA Career Expo dilaksanakan pada tanggal 29-31 Augustus yang menjadi bagian daripada acara Festival Indonesia 2009 yang bertempat di Royal Exhibition Building Melbourne. PPIA Career Expo dibuka oleh Interview Seminar yang diberikan oleh Faye Crouch, CRS Australia. Institusi pemerintah Australia untuk penyaluran tenaga kerja. PPIA Career Expo dilanjutkan dengan proses interview tatap muka (face-to-face interview) yang dilaksana-kan dalam kurun waktu tiga hari. Untuk kandidat yang berasal dari luar Victoria dan tidak dapat datang ke Festival Indonesia maka proses interview dilaksanakan melalui telefon. Total proses interview yang dilaksanakan kurang lebih berjumlah 100 interview.

Perusahaan yang turut menjadi bagian dari Career Expo termasuk Commonwealth Bank Indonesia, Bank ANZ Panin, Petrosea Tbk, Bank Danamon, Newcrest Mining Limited (Australian Company).

3.3 Indonesian Students Survey 2009

Sebagai organisasi yang merepresentasikan pelajar Indoensia di Australia, PPIA membutuhkan informasi yang lengkap dan memahami kebutuhan anggota dan isu-isu mengenai pelajar Indonesia. Sayangnya, PPIA samapi saat ini belum mempunyai informasi yang komprehensif yang sejatinya diperlukan untuk membangun perencanaan yang strategis untuk kemajuan organisasi. Walaupun di masa lalu, beberapa cabang atau ranting telah melakukan survey yang bersifat local, survey  yang bersifat nasional dan terintegrasi belum pernah dilakukan.

The Indonesian Survey 2009 ini adalah salah satu langka awal untuk memetakan pelajar Indonesia gunan menciptakan pelayanan yang lebih baik bagi pelajar dan anggota PPIA. Kemudian, para stake holder yang lain seperti Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia dan institusi lainnya bisa memperoleh manfaat dari hasil survey ini.

Responden yang mengikuti online survey ini adalah sebanyak 229 orang yang terdiri dari 130 (57%) laki-laki dan 99 (43%) perempuan.

Dari total responden yang berpartisipasi, 109 atau 47.6% berdomisili dari State Victoria (VIC), 41 orang atau 17,9% dari State South Australia (SA), 33 (14,4%) dari New South Wales (NSW), 32 (13,4%) dari Australian Capital Territory (ACT), 11 (4,8%) dari Queensland (QLD), dan terakhir responden Western Australia (WA) sejumlah 3 orang atau 1,3%.

Salah satu temuan menarik dari survey ini adalah mengenai tingkat kepuasan pelayanan PPIA.  Secara umum pelajar Indonesia merasa biasa saja dengan kinerja dan pelayanan dari PPIA. Hanya 30% atau kurang dari  sepertiga pelajar yang merasa puas dan sangat puas akan kinerja PPIA. Namun perlu mendapat catatan bahwa, di dua negara bagian QLD dan SA proporsi responden yang merasa puas dengan kinerja dari PPIA sama atau lebih dari 45%, di mana tingkat kepuasan di QLD adalah 45% dan di SA 49%. Malahan, 10% responden di SA merasa sangat puas di mana proporsi “sangat puas” tersebut adalah yang terbesar dibandingkan state lainnya.

3.4 Fair Fares: Sebuah Gerakan Untuk Kartu Konsesi Transportasi Umum

Pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 PPIA Pusat dan PPIA Victoria bergabung bersama ratusan mahasiswa dari 14 perkumpulan pelajar di Victoria  bergabung untuk berdemonstrasi menuntut pemberian kartu konsesi transportasi umum untuk semua pelajar internasional dan postgraduate di Victoria.

Pada tahun 2008, pelajar internasional di Victoria telah menciptakan transaksi ekonomi sebesar empat milyar dollar. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Graduate Student Association (GSA) Melbourne Unviersity, pemerintah negara bagian Victoria hanya perlu merelakan 25 juta dollar untuk memberikan konsesi transportasi umum untuk semua pelajar di Victoria.

Saat ini, tarif konsesi transportasi umum untuk pelajar internasional telah diberikan di negara bagian NSW, SA, Queensland dan WA. Menurut Fahmi, tahun ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah Victoria untuk memenuhi tuntutan pelajar.

Dampak krisis ekonomi global sudah dapat dirasakan oleh banyak rekan pelajar internasional di Melbourne. Penurunan tarif transportasi umum sebesar 50% dengan kartu konsesi akan sangat membantu.

Saat ini, baru partai Greens yang telah menyatakan dukungannya. Wakil dari partai Greens, Ms Harland, mengatakan “diskiriminasi berdasarkan suku bangsa adalah illegal, karena masuk ke sub-katagori diskriminasi berdasarkan ras”.

Waktu akan menentukan apakah ribuan tanda tangan yang dikumpulkan dapat mendesak pemerintah Victoria untuk memperhatikan para pelajar internasional.

4 Kontribusi untuk Masyarakat Luas

Laporan katerogi kegiatan PPIA Pusat untuk masyarakat ini mencakup enam program laiknya Buku untuk Anak Bangsa (BUAB), Seminar demokrasi jelang Pemilu 2009, Studyinaustralia.gov.au, proceeding KIPI, peningkatan kerja sama PPIA-KBRI dan KJRI, serta agenda OISAA yang direpresentasikan dalam acara simposium internasional di Den Haag, 3-5 Juli 2009.

4. 1 BuAB

Di tahun 2008, seiring dengan pengalihan kegiatan BuAB dari PPIA UQ atau UQISA (University of Queensland Indonesian Student Association) menjadi di bawah PPIA Pusat, PPIA Cabang dan PPIA Ranting lain pun turut serta menjadikan BuAB sebagai salah satu kegiatan di agenda mereka. PPIA Cabang dan PPIA Ranting yang turut serta adalah PPIA Flinders University, PPIA University of South Australia, PPIA Victoria, dan PPIA NSW. Dalam pelaksanaan BuAB tahun ini, PPIA Cabang atau Ranting ada yang bergabung dan ada juga yang berjalan mandiri. Yang bergabung adalah PPIA Queensland, PPIA NSW, serta PPIA Victoria. Sedangkan yang berjalan mandiri adalah PPIA Flinders University dan PPIA University of South Australia.

Seperti tahun sebelumnya, BuAB tetap mendapatkan dukungan dari pihak KBRI Canberra berupa bantuan dana sebesar AUD $4,000 (BuAB Pusat AUD $2,000, BuAB Flinders University AUD $2,000 ). Dari AUD $2,000 dana BuAB Pusat, sebanyak AUD $500 diberikan kepada BuAB UniSA (University of South Australia) untuk membantu distribusi buku.

Berikut adalah statistik total dari penyelenggaraan BuAB seluruh Australia:

  • Jumlah buku : 11,159 buku
  • Berat buku : 2,132 ton buku
  • Dana terkumpul : AUD $8,544.67 & IDR Rp 4.500.000,-
  • Penerima buku : 40 institusi dari PAUD sampai Universitas dan Taman Baca
  • Provinsi : 13 provinsi; tersebar dari DI Aceh ke Papua

4. 2 Seminar Konsolidasi Demokrasi

Seminar tentang konsolidasi demokrasi pasca pemilu ketiga di era reformasi ini diinisiasi oleh PPIA Pusat dan PPIA cabang South Australia, bekerja sama dengan ranting PPIA Flinders, PPIA Adelaide University, dan PPIA University of South Australia, untuk menyambut gebyar konstalasi nasional menjelang Pemilu 2009. Seminar akbar ini dilaksanakan pada 20 Maret 2009 pukul 15.00 hingga pukul 18.00 waktu South Australia, bertempat di gedung Theater 1 Humanities Building Flinders University of South Australia.

Seminar yang dihadiri oleh ratusan peserta ini berhasil menghadirkan empat pembicara utama yang ditargetkan sebelumnya. Keempat pembicara tersebut adalah Duta Besar RI untuk Australia Primo Alui Joelianto, pakar kajian politik Islam dan Asian Studies Monash University Prof Greg Barton, Dosen dan peneliti politik Asia dari Tasmania University Dr. Dirk Tomsa, dan juga dosen serta peneliti Flinders Asia Centre (FAC) Dr. Priyambudi Sulistiyanto.

Sejumlah ide segar dan masukan konstruktif dari forum ini berhasil disosialisasikan ke masyarakat melalui publikasi di sejumlah media cetak dan elektronik. Setidaknya terdapat 12 berita di sejumlah media nasional yang meliputi Koran Sindo, Koran Indo Pos, Koran Rakyat Merdeka, Koran Berita Sore, portal Detik.com, Modus.com, Vivanews.com, Beritasore.com, dan lainnya. Kendati demikian, hasil pemberitaan itu tidak semuanya dapat didokumentasikan mengingat cepatnya perputaran berita yang disertai oleh sistem pengarsipan berita yang kurang tertata di beberapa media tersebut, membuat beberapa berita itu terhapus oleh server media secara otmatis sebelum panitia mendokumentasikannya.

Dalam pemberitaan di Rakyat Merdeka ini terdapat pemelintiran berita tentang statemen Prof Greg Barton mengenai perolehan suara Partai Islam dan partai berbasis Ormas Islam, yang kemudian memunculkan perdebatan antara petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perdebatan itu melibatkan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen DPP PKB yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edy, serta mantan Staf Khusus Presiden Zannuba Arifa Hafsoh alias Yenny Wahid. Selanjutnya perdebatan itu bisa diredam ketika Yenny Wahid langsung meminta klarifikasi kepada Prof Greg Barton dan yang bersangkutan langsung menjernihkan isu pemberitaan.

4. 3 Studyinaustralia.gov.au

PPIA Pusat sangat sadar bahwa website PPIA Pusat adalah pintu gerbang informasi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan informasi mengenai seluk beluk belajar atau bersekolah di Australia.

Di sisi lain pemerintah Australia melalui situs studyinaustralia.gov.au, menyediakan informasi yang sangat lengkap mengenai informasi umum belajar di Australia. Atas dasar itulah PPIA Pusat memuat link dan logo situs yang mempunyai 14 pilhan bahasa termasuk bahasa Indonesia ini di situs PPIA Pusat. Dari puluhan email yang masuk ke kotak surat sekretariat sebagian besar disarankan untuk mengunjungi situs tersebut terlebih dahulu.

4. 4 Proceeding KIPI dan The Voice of Indonesian Future Leaders

Setelah tertunda selama setahun lebih akhirnya PPIA Pusat periode 2008-2009 berhasil mewujudkan “hutang” penerbitan prosiding atau buku hasil Konferensi Internasional Pelajar Indonesia di Sydney tahun 2007. Sebelumnya, pada tanggal 20 Maret 2009 PPIA mengundang para pemakalah KIPI dan perwakilan dari berbagai PPI yang sedang berada di Indonesia untuk hadir dalam acara soft launching buku KIPI tersebut.

Satu buku yang juga berhasil diterbitkan oleh kepengurusan PPIA Periode ini adalah buku kumpulan para penulis yang mempresentasikan makalah atau penelitiannya di PPIA Conference 2008 di Melbourne. Conference yang bertajuk The Voice of Indonesian Future Leaders ini merupakan salah satu konferensi pelajar Indonesia yang terbesar dimana kurang lebih 40 pelajar tampil sebagai pemakalh dan pembicara.

4. 5 Peningkatan kerja sama dan komunikasi PPIA dan KBRI/KJRI

Kepengurusan PPIA Pusat 2008-2009 menargetkan dilakukannya silaturahmi dan diskusi singkat bersama pihak KBRI dan KJRI di berbagai negara bagian di Australia. Di tingkat KBRI, PPIA Pusat berhasil melakukan audiensi dengan pihak KBRI pada 13 Oktober 2008 di Canberra. Acara silaturahmi yang dihadiri oleh mayoritas pengurus PPIA Pusat, PPIA Cabang dan PPIA Ranting itu dimanfaatkan untuk memaparkan lebih detail program kerja PPI Australia Pusat, menawarkan bentuk-bentuk kerjasama antara KBRI dan PPIA, serta meminta masukkan dan saran bagi kemajuan PPIA. Sementara itu dari pihak Kedubes melakukan presentasi tentang kinerja Kedutaan Besar, problematika yang dihadapi serta update mengenai isu penting yang dihadapi pelajar di Australia (salah satu contohnya adalah follow-up kasus pemukulan pelajar Indonesia di Australia). Dalam audiensi ini pula, PPI Australia mengukuhkan Bapak Duta Besar T. M. Hamzah Thayeb sebagai Anggota Kehormatan PPI Australia melalui SK Ketua Umum PPI Australia nomor 21 tahun 2008.

Sementara itu, di tingkat KJRI, PPIA Pusat baru berkesempatan melakukan audiensi bersama KJRI Melbourne. Sementara agenda silaturahmi dengan pihak KJRI di negara bagian lain belum bisa dilaksanakan karena alasan biaya, waktu, dan padatnya kegiatan PPIA sehingga membuat konsentrasi pengurus PPIA menjadi terpecah. Ke depan, agenda peningkatan kerja sama dan sinergitas komunikasi antara PPIA dan KBRI/KJRI ini perlu ditingkatkan untuk memantapkan ketahanan nasional warga Indonesia di luar negeri.

4. 6 OISAA: SI-PPI 2009

Pada tanggal 3-5 Juli 2009 lalu, PPI dunia yang tergabung dalam Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA) mengadakan acara symposium internasional di Den Haag, Belanda. Acara yang dihadiri perwakilan PPI dari 23 negara itu membahas ragam persoalan bangsa di berbagai bidang untuk mencari formula genuine yang ampuh untuk menyelesaikannya. Acara SI 2009 yang bertemakan “Visi dan Misi Intelektual Indonesia di Luar Negeri; Strategi Pembangunan Indonesia Menuju 2020” itu dibuka oleh Dubes RI untuk Belanda HE. Funy Habibie dan mendapat kata sambutan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui saluran teleconference.

Acara ini mendatangkan banyak tokoh intelektual Indonesia dari dalam negeri maupun yang tersebar di luar negeri. Hal itu senada dengan empat tujuan dasar acara SI tersebut, yakni (1) membahas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di saat ini maupun di masa depan melalui serangkaian diskusi di dalam sektor-sektor pembangunan yang saling berkaitan; (2) membangun jejaring dan organisasi Intelektual Indonesia di seluruh dunia untuk membangun forum ilmuwan Indonesia di luar negeri atau internasional; (3) memberikan pesan moral bahwa para Intelektual Indonesia di luar negeri memiliki perhatian besar terhadap kondisi pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia; dan (4) membahas permasalahan pelajar Indonesia dan perkembangan organisasi pelajar Indonesia di luar negeri.

Pada acara ini, PPIA mendapat kehormatan menjadi ketua steering committee (SC) yang dikomandoi langsung oleh Ketum PPIA Mohamad Fahmi. Tak hanya itu, PPIA juga berkesempatan menjadi penanggungjawab salah satu komisi yang membahas tentang kepemudaan dan kepelajaran. Untuk urusan komisi ini diemban oleh Sekum PPIA Ahmad Khoirul Umam. Di akhir acara, PPIA bersama PPI Belanda juga berkesempatan bicara di Radio Netherlands di Hilversum untuk mengulas isu-isu seputar Pilpres dan acara Simposium Internasional ini. PPIA juga terpilih sebagai anggota Tim Formatur I4 (Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional) yang juga out put dari acara symposium internasional ini. Mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi kepemudaan dan kepelajaran terkait komunitas PPI dunia itu meliputi:

(1) PPI yang tersebar di berbagai negara lintas benua diharapkan senantiasa meningkatkan kerja sama taktis dan strategis dengan pihak KBRI/KJRI untuk menjalankan kerja-kerja diplomatik guna memperkuat jejaring internasional di masa mendatang. Komisi ini mengusulkan upaya pendataan jumlah pelajar Indonesia secara komprehensif di masing-masing negara di luar negeri, lengkap dengan ragam disiplin keilmuan, fokus penelitian, dan almamater mereka untuk memudahkan agenda pemetaan elemen intelektual bangsa ke depan.

(2) OISAA diharapkan segera memperjelas jenis kelaminnya, setelah sekian lama menjadi lembaga bayangan. Hal itu bisa dilakukan dengan membentuk kerangka struktural yang menjadi mesin penggerak OISAA. Hal itu bisa dijembatani dengan pembentukan presidium yang terdiri atas para ketua PPI se-dunia. Supaya kerangka ini lebih efektif, maka perlu ditunjuk adanya koordinator presidium yang menjembatani proses komunikasi antar PPI. Atas usulan itu, forum terbuka Simposium Internasional 2009 memutuskan dibentuknya presidium yang terdiri atas para ketua PPI di setiap negara, dan sebagai koordinator dipilih PPI Rusia yang kebetulan secara lugas menawarkan diri sebagai tuan rumah acara pertemuan PPI Dunia pada 2010 mendatang.

(3) PPI dunia di masing-masing negara juga diminta untuk bersikap lebih inklusif. Jangan sampai menjadi “katak dalam tempurung”, alias berkutat di komunitas Indonesia saja, tetapi juga mulai melebarkan sayap dengan berkomunikasi & mengakses komunitas warga negara lain, terutama warga atau pelajar di negara tempat mereka studi.

(4) Kerja-kerja kultural, diplomatik dan akademik yang dilakukan oleh PPI secara kelembagaan tentunya membutuhkan advokasi pendanaan yang memadai. Selama ini, bantuan dan kontribusi pihak KBRI/KJRI tentu sangat dirasakan. Kendati demikian, acapkali persoalan dana acapkali menjadi kendala klasik yang selalu muncul setiap saat. Untuk itu, Komisi Kepemudaan dan kepelajaran merekomendasikan pihak DIkti, Depdiknas untuk mengalokasikan dana khusus untuk PPI secara kelembagaan di berbagai negara untuk bisa dialokasikan secara proporsional sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan pelajar di masing-masing negara.

(5) Komunitas PPI juga diharapkan berperan aktif meningkatkan kultur akademik yang kompetitif. Untuk itu, selain bisa berkompetisi untuk mensubmit paper ilmiah di jurnal-jurnal internasional, komisi 6 juga merekomendasikan kepada pihak Dikti Depdiknas atau di level Atase Pendidikan sekalipun, untuk membuat Jurnal berskala Internasional guna menampung tulisan dan curahan ide segar warga PPI-dunia. Pelaksanaan kerja redaksi dalam rekruitmen paper-paper ilmiah itu bisa mengoptimalkan jaringan PPI dunia guna mempermudah prosesnya.

4.7 PPIA Appeal

Terkait adanya tragedi bushfire atau kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Australia yang menewaskan ratusan warga di negara bagian Victoria, PPIA Tingkat Pusat melakukan penggalangan dana sebagai aksi solidaritas kemanusiaan untuk para korban bencana tersebut.

PPIA menganggap bahwa momentum ini amat penting untuk menunjukkan solidaritas kemanusiaan, terlebih Australia selama ini dikenal sebagai negara tetangga yang terdepan dan sangat tanggap dalam membantu Indonesia dalam menghadapi beragam bencana. Selain itu, sikap tanggap ini diharapkan juga bisa memaksimalkan kerja dan fungsi diplomatik kita sebagai warga dan pelajar Indonesia di Australia.

Jumlah dana yang terkumpul adalah sebesar $601 dan disalurkan sepenuhnya kepada Australian Red Cross yang menjadi koordinator penanggulangan bencana ini di Victoria.

PPIA Pusat juga tidak melupakan tragedi bencana alam di negeri sendiri. Ketika tragedi jebolnya waduk Situ Gintung, Ciputat, Tangerang, Banten, yang menewaskan puluhan hingga ratusan korban jiwa, rusaknya pemukiman, serta hancurnya insfrastruktur publik, PPIA Pusat mengimbau seluruh pelajar Indonesia di Australia untuk menggalang aksi solidaritas kemanusiaan untuk para korban bencana. PPIA membuka aksi penggalangan dana yang disalurkan kepada para korban Situ Gitung melalui Palang Merah Indonesia (PMI). Jumlah dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 2.560.000 dan diterima oleh Pengursu Pusat PMI pada tanggal 12 Juli 2009.

4.8 Radio PPI Dunia

PPIA yang bekerja sama dengan Radio Buta Brisbane bersama PPI Mesir, Mesir, Belanda, Jerman, Rusia, Korea Selatan, Malaysia, Inggris,Radio meluncurkan Radio PPI Dunia pada hari Senin, 18 Mei 2009 pukul 00.00 WIB. Sebelumnya, radio ini telah melakukan uji coba siaran sejak 26 April 2009. Peluncuran Radio PPI dunia ditandai dengan siaran berantai dari Mesir, Belanda, Jerman, Rusia, Korea Selatan, Malaysia, Inggris, dan Australia. Radio ini akan menemani pendengar setianya di seluruh dunia dengan siaran 24 jam.

Radio PPI Dunia digagas oleh Aliansi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di seluruh dunia. Kelahiran radio ini diinisiasi momen Simposium Internasional di Den Haag, Belanda. Hingga saat ini, sebanyak 10 PPI di seluruh dunia terlibat di radio ini.

Kemandirian Organisasi

Langkah paling efektif untuk menjaga netralitas organisasi dan memproteksi lembaga dari ragam intervensi kepentingan eksternal adalah mengurangi tingkat ketergantungan dari pihak luar. Sindrom “tarzanisme” atau kecenderungan “menggantungkan diri ke sana-sini”, baik secara finansial maupun konseptual, adalah celah yang sangat lebar bagi masuknya campur tangan pihak luar yang akan memperlemah lembaga secara perlahan. Karena itu, langkah-langkah taktis dan strategis harus dirumuskan guna menekan tingkat ketergantungan itu secara bertahap. Karena itu, pemberdayaan anggota yang berjumlah besar ini diharapkan bisa digarap sebagai potensi strategis  untuk menggali sumber pendanaan lembaga.

Terkait dengan itu, Kepengurusan PPIA Pusat 2008-2009 berusaha melakukan terobosan-terobosan itu melalui penyelenggaraan acara pemutaran film Laskar Pelangi di tujuh kota di Australia. Acara yang melibatkan langsung produser Mira Lesmana, Sutradara Riri Reza, penulis Laskar Pelangi Andrea Hirata, dan sejumlah pemain film Laskar Pelangi itu menuai sukses gemilang dan diikuti ribuan penonton termasuk komunitas di luar Indonesia, sehingga memperoleh apreasiasi tinggi dari berbagai pihak.

Berdasarkan forum evaluasi panitia Laskar Pelangi, acara semacam ini perlu ditingkatkan, karena dinilai mampu memperkuat sinergitas komunikasi dan kerja sama di internal PPIA baik di tingkat pusat, cabang, hingga ranting. Kendati demikian, di tengah keberhasilan itu tentu terdapat sejumlah kelemahan yang sekiranya bisa dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi itu meliputi, pertama, perlu adanya standar operating system prosedure (SOP) untuk mempermudah pola koordinasi dan pengaturan kerja panitia di level teknis. Sehingga bisa mengeliminasi potensi mis-komunikasi dan kebingungan karena kesimpangsiuran informasi.

Kedua, perlunya ketegasan wilayah dalam area pencarian sumber dana, terutama yang terkait dengan bantuan KJRI dan KBRI. Hal ini diperlukan untuk menghindari ketumpangtindihan masuknya proporsal yang sama pada sumber dana yang sama pula. Ketiga, perlunya pengawalan kontrak yang diteken bersama pihak produser mengingat pengalaman di Laskar Pelangi kali ini, terdapat kesepakatan yang dirasa kurang sesuai dengan pembicaraan sebelumnya. Misalnya, keluarnya DVD dan film Laskar Pelangi di piranti lunak Youtube. Dengan mengantisipasi itu diharapkan bisa melipatgandakan jumlah penonton yang hadir. Keempat, perlunya ketegasan dan kesepahaman terkait mekanisme bagi hasil antarpanitia pusat dan lokal jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan acara. Sehingga prinsip akuntabilitas publik bisa tetap dijaga.

Dengan meningkatkan program-program semacam itu, PPIA ke depan akan lebih optimis untuk melangkah menuju PPIA yang mandiri. Wacana kemandirian lembaga ini memang menjadi salah satu konsen utama dalam kepengurusan PPIA Periode 2008-2009 ini. Kendati impian itu masih jauh dari harapan, mengingat bentuk-bentuk kerja sama dengan mitra strategis laiknya KBRI dan KJRI juga perlu ditingkatkan, akan tetapi upaya dan langkah menuju ke sana setidaknya mulai dirintis oleh kepengurusan kali ini.

Hal senada juga sempat diungkapkan dalam press release yang dikeluarkan kepengurusan PPIA Pusat 2008-2009 ini saat memberikan refleksi ulang tahun PPIA yang ke-28 pada 8 Maret 2009. Dalam press release tersebut, Ketua Umum PPIA Pusat 2008-2009 menegaskan bahwa kepengurusan PPIA kali ini akan terus mencoba berkomitmen pada prinsip netralitas lembaga, dengan cara berusaha menumbuhkan kemandirian organisasi.

Telebih lagi di tengah hiruk pikuk konstalasi perpolitikan nasional menjelang Pemilu dan Pilpres 2009 lalu, PPIA secara tegas memposisikan diri sebagai lembaga independen yang tidak berafiliasi secara politik kepada kelompok tertentu. PPIA adalah rumah kebangsaan yang mewadahi seluruh pelajar Indonesia dari beragam latar belakang yang berbeda. Untuk itu, menjaga netralitas lembaga adalah niscaya agar tidak dikebiri oleh kepentingan pihak manapun.

Sebagai wujud ekspresi netralitas organisasi itu, kepengurusan PPIA 2008-2009 berusaha melakukan sejumlah terobosan laiknya membentuk tim pemantau independen Pemilu 2009, mencoba bergabung dalam tim Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta bersikap pro-aktif dalam menjembatani proses komunikasi pemilih dan caleg Dapil II DKI melalui jaringan facebook, dan lainnya.

Untuk mengukuhkan prinsip independensi dan netralitas organisasi PPIA ini, pihaknya bertekad untuk meningkatkan kemandirian lembaga. Kendati PPIA belum bisa berdikari secara utuh, dan masih butuh bantuan banyak pihak untuk berjalan, namun kita sedang berjuang sekuat tenaga menuju kemandirian yang kita harapkan. Kita ingin agar anggota dan pelajar Indonesia di Australia lah yang menjadi penyokong utama organisasi ini. Dengan melakukan itu, umur PPIA yang kian matang itu bisa berbanding lurus dengan kualitas kedewasaan lembaga yang pada tahun depan akan menginjak umur 29 tahun ini.

6 Mengawal Proses Demokratisasi dan Konstalasi Politik 2009

Perjalanan kepengurusan PPIA Pusat periode 2008-2009 diwarnai oleh sejumlah peristiwa penting di dalam negeri yang ditandai oleh berlangsungnya Pemilu dan Pilpres 2009 sebagai mekanisme suksesi pemerintahan yang konstitusional. Untuk merespon hal itu, PPIA melakukan beberapa langkah strategis untuk mengawal jalannya proses demokrasi di pemilu ketiga di era reformasi tersebut. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2009, PPIA mulai aktif berkiprah dengan; [1] membuat Facebook Caleg Dapil II DKI Jakarta, [2] mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu di Komisi Pemilihan Umum (KPU), [3] menyelenggarakan seminar internasional mengangkat tema seputar pemilu 2009, [4] hingga menerbitkan sejumlah pernyataan sikap untuk merespon sejumlah wacana taktis dan strategis terkait hajatan besar demokrasi bangsa.

Pada bulan Januari 2009, PPIA mulai bergerak. Di awali oleh timpangnya informasi serta materi kampanye berkualitas yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif (Caleg) yang akan mewakili suara luar negeri, kepada konstituen mereka di luar negeri. Secara legal formal, UU Pemilu menghendaki suara luar negeri untuk diakumulasikan ke Dapil II DKI Jakarta yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Karena terbatasnya terbatasnya materi kampanye dan lemahnya kualitas visi, misi para Caleg, PPIA akhirnya mengeluarkan tantangan terbuka kepada Caleg DPR RI dari Dapil II DKI Jakarta untuk berdebat secara terbuka dengan konstituen mereka di luar negeri, khususnya di Australia.

Kendati demikian, untuk mengkampanyekan gerakan penghematan, anti-penghamburan uang rakyat, serta menghindari terjadinya politisasi lembaga, maka PPIA memutuskan diri untuk tidak mengundang para Caleg itu hadir secara langsung di Australia, melainkan memanfaatkan canggihnya teknologi informasi dan biaya koneksi internet yang murah untuk mengoptimalkan pemaparan visi dan misi mereka. Untuk itu, PPIA menyediakan facebook group “PPI Australia: Forum Diskusi Calon Pemilih dan Caleg DPR Dapil II DKI Jakarta”, yang bisa digunakan sebagai media komunikasi antara Caleg dan konstituen, menyampaikan visi misi, berdiskusi bahkan menyerap aspirasi para calon pemilih. Untuk mengoptimalkan proses sosialisasi group Facebook ini, PPIA berhasil mempublikasikannya setidaknya ke tujuh media nasional, baik cetak maupun elektronik.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 113 anggota yang bergabung dalam grup facebook tersebut, dan terdapat sekitar belasan calon anggota legislatif dari Dapil II DKI Jakarta yang turut bergabung di dalamnya. Facebook yang dikenal sebagai piranti lunak itu dirasa cukup efektif dan bermanfaat untuk memberikan ruang ekspresi yang lebih terbuka kepada setiap pelajar Indonesia di Australia, untuk mengomentari, mengkritisi, dan berargumentasi secara konstruktif demi terwujudnya struktur kerja legislasi yang lebih terarah, mengakar, dan implementatif pada masa kerja DPR RI 2009-2014. Jangan sampai suara luar negeri dianaktirikan. Karena setiap suara punya makna.

Setelah berusaha meningkatkan kualitas komunikasi politik para Caleg Dapil II DKI Jakarta dengan para konstituennya di Australia, PPIA juga berusaha aktif menjalankan kerja-kerja pemantauan guna meningkatkan kualitas demokrasi bangsa. Untuk itu, PPIA mencoba mendaftarkan diri sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Independen, untuk mendapatkan akta akreditasi dari KPU untuk menjalankan kerja pemantauan pada Pemilu 9 April 2009. Kendati demikian, proses pendaftaran itu menghadapi beberapa kendala birokrasi laiknya mekanisme pengambilan formulir dan prosedur pengumpulannya yang juga masih simpang siur.

Misalnya, setelah dua minggu PPIA mengejar informasi ke pihak Humas KPU Pusat di Jakarta mengenai mekanisme pendaftaran ini, dikabarkan bahwa proses pendaftaran lembaga pemantau pemilu 2009, bisa dilakukan melalui PPLN setempat. Kemudian, PPIA mencoba mengirim berkas pendaftaran ke masing-masing PPLN di setiap  egara bagian di Australia. Namun setelah berusaha mengkonfimasi berkas yang terkirim itu, muncul informasi berbeda dari PPLN West Australia bahwa hasil rapat PPLN se-dunia di Singapura ditegaskan bahwa pihak PPLN tidak memiliki otoritas untuk memberikan akreditasi hak memantau bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran sebagai pemantau.

Adapula informasi dari salah seorang anggota KPU dan ketua Pokja Pemantauan Putu Artha, yang mengatakan bahwa untuk mendaftar, pendaftar harus mengambil dan mengembalikan formulir secara langsung ke kantor KPU Pusat di Jakarta. Tapi dalam konteks ini, Putu Artha tampaknya kurang memahami konteks pertanyaan yang PPIA ajukan mengingat yang bersangkutan tampak menjawab sekadarnya di tengah kesibukan yang padat.

Selain itu, PPIA juga berusaha mengontak Atase Politik KBRI Canberra, untuk menanyakan pola koordinasi PPLN di Australia secara nasional. Dengan harapan bisa membantu proses pendaftaran ini. Tetapi menurut keterangan yang diterima, dikatakan bahwa pembentukan PPLN bersifat lokalistik, dan tidak terdapat mekanisme yang mengkoordinasikan PPLN secara kolektif dalam suatu  egara, semua PPLN berada tepat di bawah koordinasi KPU secara langsung, dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Oleh karena itu, kemungkinan dikabulkannya pendaftaran itu rasanya kian tipis.

Simpang siur dan ketidakjelasan informasi itu membuat PPIA gamang. Terlebih lagi, birokrasi di KPU cukup berbelit mengingat tingginya intensitas kesibukan kerja dan pengurusan masalah pemilu di dalam negeri dengan tingkat komplikasi sedemikian rupa. Kegamangan itu diperparah oleh adanya persyaratan untuk menyertakan materai dalam dua surat pernyataan sikap, sementara kita di Australia kesulitan mencari materai versi Indonesia. Syukurlah, kemudian muncul sedikit harapan melalui informasi yang diberikan dari salah seorang teman dari Humas KPU yang mengatakan, mengenai syarat materai “barangkali” bisa diberikan keringanan bagi kita yang berada di luar negeri.

Informasi itu membawa harapan agar birokrasi kita bisa menciptakan terobosan-terobosan kerja yang mengacu pada pemenuhan aspek subtantif, dan tidak melulu bekerja berdasarkan karakter  egara istic-konvensional. Kendati informasi tersebut bisa membuat PPIA tersenyum, tetapi pesan itu tampaknya lebih tepat untuk dipahami sebagai saran yang sarat ketidakpastian, karena landasan prosedur tetap (Protap) semacam itu hampir pasti tidak bisa dilanggar.

Setelah melewati kesimpangsiuran informasi yang tak menentu itu, akhirnya, PPIA membanting setir untuk mengirimkan berkas formulir pendaftaran PPIA kepada email KPU, dan merujukkan berkas tersebut ke email seluruh PPLN di Australia, dengan harapan jika hasil dari KPU kurang menggembirakan, maka kita bisa berharap terdapat salah satu PPLN di Australia yang bisa membantu kita. Akan tetapi, keputusan terakhir dari KPU menyatakan bahwa PPIA tidak masuk dalam daftar 24 lembaga pemantau pemilu. Lembaga pemantau pemilu di luar negeri yang dipilih KPU lebih banyak didominasi oleh lembaga-lembaga besar laiknya National Democratic Institute (NDI), IFES (International Foundation for Electoral System), Friedrich Nauman Stiftung fur die freiheit (FNS), ANFREK Foundation (Asian Network for free elections Foundation), AEC (Australia Election Comision), The Carter Center), International Republican Institute (IRI), dan lainnya, yang kesemua itu bergerak di dalam negeri.

Untuk meningkatkan tradisi intelektual dan kepedulian terhadap kondisi sosial-politik bangsa, PPIA merancang program seminar internasional yang mengangkat wacana prospek konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2009, akankah Indonesia menuju strong state atau weak state? Seminar yang diselenggarakan di kampus Flinders University of South Australia itu berusaha memetakan sejumlah kemungkinan dalam kalkulasi politik yang rasional, apakah benar momentum Pemilu 2009 ini akan memperteguh proses konsolidasi demokrasi ataukah akan mengembalikan Negara kepada fase rekonsolidasi otoritarianisme.

Seminar ini menghadirkan empat pembicara kondang laiknya Duta Besar RI untuk Australia H.E. Primo Alui Joelianto, Prof Greg Barton dari Monash University, Dr Priyambudi Sulistiyanto dari Flinders Asia Centre (FAC), Dr Dirk Tomsa dari Tasmania University. Pada seminar yang dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa perguruan tinggi di Australia itu, sejumlah evaluasi dan pembacaan penting tentang strategi pembangunan politik Indonesia bermunculan.

Duta Besar RI untuk Australia H.E. Primo Alui Joelianto menuturkan, kekuatan demokrasi Indonesia telah dikenal luas oleh dunia internasional. Dalam ruang diplomatik, demokrasi dipandang telah menjadi trade mark bagi Indonesia. Karena itu, citra bangsa Indonesia bisa ditingkatkan melalui penyuksesan agenda Pemilu 2009 ini. Sementara Prof Greg Barton lebih banyak mengulas tentang prospek partai-partai Islam dalam konstalasi Pemilu 2009. Diungkapnya bahwa polarisasi kekuatan partai politik Islam masih akan terus membayangi Pemilu 2009. Untuk itu, diperlukan penataan ulang di masing-masing pihak untuk mengatasi fenomena polarisasi politik itu, supaya proses politik 2009 ini bisa menghasilkan pemerintahan yang lebih fokus dan stabil nantinya.

Saat itu, Greg juga menuturkan bahwa sejumlah partai-partai Islam akan mengalami penurunan angka akibat faksionalisme di tubuh masingmasing, sebagai akibat dari lemahnya managemen konflik di tubuh partai, kecuali PKS. Kendati demikian, Greg berkeyakinan bahwa peningkatan PKS belum akan sampai pada angka 15 hingga 20 persen suara. PKS akan beranjak naik, tapi masih di sekitar 10 persen. Dan prediksi itu kini telah terbukti.

Sementara itu, Dr. Priyambudi Sulistiyanto jauh-jauh hari mengingatkan semua pihak untuk mengantisipasi beragam kemungkinan buruk akibat dari potensi konflik berkepanjangan yang bermunculan di internal partai maupun antar partai, sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggunakan sistem suara terbanyak. Tak ketinggalan, seorang Indonesianis muda asal Jerman Dr. Dirk Tomsa juga menunjukkan kebolehannya dalam memetakan konfigurasi politik pasca Pemilu 2009. Menurutnya, kebanyakan partai baru akan gagal meraih ambang batas perolehan suara minimum, kecuali Partai Hanura dan Gerindra. Kendati demikian, gelembung perolehan suara Hanura dan Gerindra tidak akan cukup untuk melambungkan tingkat elektabilitas ketua umumnya (Wiranto dan Prabowo, Red), dalam pertarungan menuju Pilpres pada Juli 2009. Dan semua itu belakangan juga terbukti.

Forum ini juga menyoroti tentang masa depan sistem kepartaian di Indonesia. Jika komposisi DPR setelah pemilu 2009 masih mirip dengan komposisi DPR 2004-2009, maka stabilitas sistem partai bisa dikatakan cukup lumayan. Akan tetapi stabilitas sistem ini dibangun di atas partai-partai yang lemah. Akibatnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan ancaman di masa depan berupa disintegrasi sistem. Untuk menghindarkan masalah itu, penyederhanaan sistem kepartaian dan penggunaan mekanisme koalisi permanen sebaiknya bisa dipertimbangkan. Hasil dari forum ini berhasil dipublikasikan di 7 media nasional, baik cetak maupun elektronik, dengan jumlah pemberitaan mencapai 12 berita. Lebih lengkapnya bisa dicek di bagian draft “PPIA 2008-2009 Dalam Berita”. Sayangnya, tidak semua berita bisa didokumentasikan, hanya sekitar 8 berita yang berhasil didokumentasikan.

Fase selanjutnya adalah memasuki proses pelaksanaan pemilu pada 9 April 2009. Di Australia sendiri, Partai Demokrat berhasil mengangkangi suara pemilih di sejumlah  egara bagian di Australia. Walhasil, Partai Demokrat berhasil tampil sebagai jawara di tempat pemungutan suara (TPS) Melbourne, Brisbane, Canberra, Wollongong, dan Darwin.  Di TPS Brisbane, Partai Demokrat meraih 171 suara, PKS 128 dengan suara, Partai Golkar memperoleh 40 suara, PDS dengan 24 suara, PDIP mengantongi 21 suara, Gerindra mendapat 17 suara, PAN 7 suara, Hanura 6 suara, PKB 5 suara, dan sisa suara masuk ke partai-partai kecil seperti Partai Pelopor, PDK, Partai Buruh dan Partai Merdeka.

Sementara di TPS Melbourne, dari jumlah pemilih 1.081 orang, Partai Demokrat mengantongi 455 suara, lalu PKS 187 suara, dan PDS 90 suara. Di TPS KBRI Canberra, PD mengantongi 104 suara dari 279 orang pemilih tetap yang memberikan suaranya, sedangkan PKS meraih 59 suara,  Partai Damai Sejahtera suara 20, PDIP 13 suara, Partai Golkar 11 suara, Gerindra 11 suara, Partai Amanat Nasional 9 suara, Partai Kebangkitan Nasional Ulama 8 suara, dan lainnya. Di TPS Konsulat RI Darwin, Partai Demokrat kembali menampakkan kedigdayaannya dengan menyita 80 suara, disusul PKS 26 suara dan PDIP 17 suara.

Pemilu 9 April di Australia diikuti sedikitnya 27 ribu orang pemilih tetap. Namun angka partisipasi riil pemilih di TPS-TPS diperkirakan tidak lebih dari separuhnya. Dari  sekitar16.200 orang pemilih tetap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney misalnya, total jumlah pemilih yang mencentang di  egara bagian New South Wales (NSW), Queensland, dan Australia Selatan hanya  kurang dari 5.500 orang

Sebagai mekanisme suksesi pemerintahan yang demokratis dan legitimate, Pemilu 2009 telah berjalan lancar dan damai. Kendati demikian, keberhasilan itu tak luput dari beragam kelemahan. Aroma sumir menyeruak dari berbagai lini pelaksanaan Pemilu ini. Kritik mengalir deras dari berbagai pihak terkait wacana daftar pemilih tetap (DPT), kesalahan penghitungan surat suara, hingga kekeliruan kalkulasi perolehan kursi masing-masing partai di parlemen. Carut marut pemilu kembali terulang. Kondisi tersebut tak hanya terjadi di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Untuk itu, PPIA mengeluarkan press release berupa pernyataan sikap yang mengelaborasi sejumlah poin yang menjadi titik rawan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan acuhan bagi upaya perbaikan mekanisme demokrasi di masa mendatang. Beberapa hal tersebut mencakup hal berikut ini:

1. Adanya Pos Anggaran untuk Pembiayaan Pokja Pembina PPLN di dalam Anggaran PPLN.

Pokja ini berbeda dengan Panitia Kerja Pemilu Luar negeri (Pokja PLN) yang dibentuk untuk membantu KPU dalam melakukan kordinasi pelaksanaan pemilu di luar negeri. Pokja PLN merupakan panitia adhoc yang terdiri dari anggota KPU dan pejabat Deplu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Ketua KPU dan Menteri Luar negeri. Sedangkan Pokja Pembina PPLN yang SK pembentukannya dikeluarkan oleh PPLN masing-masing negara ini tidak mempunyai deskripsi pekerjaan yang jelas. Pokja yang beranggotakan kepala perwakilan serta staf-staf nya dan beberapa wakil masyarakat tersebut pembentukannya terkesan diam-diam dan misterius. Menurut infomasi, beberapa ketua dan anggota PPLN dari berbagai negara telah melayangkan protes atas niatan Deplu atau Pokja PLN untuk memasukan pokja pembina ini ke anggaran PPLN. Namun protes tersebut tidak dihiraukan oleh Pokja PLN terbukti melalui Brafaks yang diterima kemudian Ketua Pokja PLN/Staf Ahli Menlu Bidang Hubungan Kelembagaan tetap memasukan pos Pokja Pembina PPLN dalam anggaran PPLN. Yang paling parah adalah jumlah total pengeluaran untuk honor pengarah, ketua dan anggota-anggota dari Pokja Pembina PPLN tersebut ternyata lebih besar dibanding total pengeluaran untuk honor ketua dan anggota-anggota PPLN secara keseluruhan. Hal ini semakin memperjelas adanya ketidakberesan dalam pembentukan Pokja Pembina PPLN di luar negeri.

PPLN yang merupakan kepanjangan tangan KPU di luar negeri dalam melakukan aktifitasnya memang masih memerlukan fasilitas dan sumber daya dari kantor perwakilan. Namun, hal ini bukan berarti merupakan justifikasi untuk memberi insentif bagi kepala perwakilan atau staf yang tidak termasuk dalam struktur PPLN. Kepala perwakilan dan staf seharusnya tidak perlu mendapatkan honor tambahan dalam kaitannya membantu PPLN karena itu merupakan kewajiban aparat pemerintah dalam mensukseskan pemilu. Kalau memang pembentukan Pokja Pembina PPLN tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat maka Pokja PLN atau pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri telah dengan sadar melakukan pemborosan uang negara. Namun, jika ternyata pembentukan pokja tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau cacat hukum, maka pihak yang berwenang, baik Bawaslu, BPK, KPK, polisi atau pihak-pihak lain yang berwenang harus segera mengusut kasus ini sampai tuntas.

2 Jumlah Pemilih Yang Memberikan Suaranya di Pemilu Legislatif Jauh di bawah Jumlah Calon Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sedikitnya jumlah pemilih yang memberikan suaranya terutama di kota Melbourne dan Sydney bisa disebabkan oleh dua hal: pertama, sangat rendahnya minat calon pemilih dalam menggunakan suaranya di pemilihan pemilu legistalif tersebut; kedua, DPT yang ada tidak akurat di mana banyak nama calon pemilih yang sudah tidak berdomisili di kota tersebut pada saat pemilu berlangsung. Ketidakakuratan DPT dalam pemilu di Australia memang tidak mengindikasikan adanya kecurangan Pemilu seperti yang terjadi di dalam negeri. Namun ketidak akuratan DPT yang membuat jumlah calon DPT berukuran dua kali lipat atau lebih dari jumlah yang sebenarnya membuat pelaksanaan pemilu menjadi tidak efisien dan rentan terjadi pemborosan uang negara.

PPI Australia, dalam hal ini menuntut agar Departemen Luar Negeri lebih serius lagi dalam mendata masyarakat Indonesia di Australia khususnya. Kewajiban masyarakat Indonesia untuk melaporkan kedatangan dan kepulangan ke/dari luar negeri  (apabila ingin menetap minimal 1 tahun berturut-turut) sebenarnya sudah diatur di Undang-undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Adminsitrasi Kependudukan. Apabila sosialisasi mengenai undang-undang tersebut dan penerapan denda atau sanksi bagi pelanggar undang-undang tersebut bisa lebih baik lagi dilaksanakan, bukan tidak mungkin data penduduk Indonesia akan menjadi akurat.

Disamping itu, kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan pelaporan kedatangan dan kepulangan hendaknya dipermudah. Dengan semakin canggihnya teknologi informasi seyogyanya pemerintah bisa menyediakan layanan dengan berbasiskan internet yang murah dan relatif lebih mudah untuk diakses. UU No. 23 Tahun 2006 sebenarnya merupakan modal sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk membangun system pendataan penduduk yang integral, lengkap, dan akurat.

Kembali ke masalah DPT. Salah satu penyebab besarnya angka DPT diduga disebabkan oleh banyak pelajar yang tidak melaporkan diri ketika hendak pulang kembali ke tanah air. Bagi pelajar yang berstatus pegawai negeri, surat lapor kepulangan adalah salah satu syarat untuk mengurus pengaktifan kembali status pegawai negeri sipil (PNS). Sehingga ada insentif bagi pelajar yang berstatus PNS untuk melakukan lapor kepulangan. Namun bagi pelajar yang bukan PNS tidak ada insentif bagi mereka untuk melakukan lapor kepulangan karena tanpa surat itupun tidak ada masalah yang akan mereka dapatkan di tanah air.

Agar tercipta sistem insentif yang efektif, PPI Australia mengusulkan adanya kerjasama antara Departemen Luar Negeri dan Direktorat Pendidikan Tinggi/Diknas. Kerjasama itu bisa melalui mekanisme legalisasi ijasah luar negeri. Dalam persyaratan dokumen untuk legalisasi, Dikti harus mewajibkan ketersediaan surat keterangan lapor kepulangan dari kantor perwakilan di luar negeri. Dengan demikian, diharapkan para pelajar yang telah selesai belajar di luar negeri mempunyai insentif untuk melakukan lapor kepulangan.

Susunan Pengurus 2008-2009

Ketua Umum:
Mohamad Fahmi (La Trobe University)

Wakil Ketua:
Yachinta Calista Tahir (University of New South Wales)

Sekretaris Umum (Agt-Des 2008):
Anindita Aji (ANU)

Sekretaris Umum (Jan-Juli 2009):
Ahmad Khoirul Umam (Flinders University)

Bendahara:
Kania Anjani (University of Melbourne)

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi:
Miko Kamal (Macquarie University)

Departemen Hukum dan Advokasi:
Delmus Salim (University of Sydney)
H. Angga Indraswara Leksono (University of Melbourne)

Ketua Dep IT (Agt-Des 2008):
Ridho Akhiro (University of Melbourne)

Ketua Dep IT (Jan-Juli 2009):
Aldi Pradhitya Irawan (RMIT University)

Departemen IT:
Timur Imam Nugroho (RMIT University)
Joko Parmiyanto (University of Melbourne)

Ketua Departemen Publikasi dan Penggalangan Dana:
Muhammad Reza (RMIT University)

Departemen Publikasi dan Penggalangan Dana:
Putri Yulandari Haniman (University of Melbourne)
Ferad Moedahar (Edith Cowan University)

Koordinator Career Chanelling:
Duddy Abdullah (University of Melbourne)

Koordinator Buku Untuk Anak Bangsa:
Mika Halpin (2008) (University of Queeensland)
Silvana Ginting (2009) (University of Melbourne)