Konferensi Internasional Pelajar Indonesia

Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) adalah program dua tahunan PPI Australia yang dimulai pada tahun 2007 di Sydney. Pada setiap penyelenggaraannya, KIPI dihadiri oleh pelajar Indonesia dari berbagai belahan dunia, seperti dari Mesir, Eropa, Amerika, Jepang, India, dan lain sebagainya. Selain mempresentasikan hasil riset / ongoing risetnya, para peserta KIPI juga berkumpul untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintah Republik Indonesia dan institusi terkait.

Hasil dan Rekomendasi KIPI 2007

Setelah melakukan konferensi selama dua hari, kami peserta Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) 2007 bersepakat untuk membuat jejaring PPI se-dunia melalui pembentukan media interaksi dan komunikasi, di antaranya dengan pembuatan situs (website) dan senarai surat elektronik (mailing list) dalam rangka membentuk Jejaring Organisasi Pelajar Indonesia di Luar Negeri (Overseas Indonesian Students Associations Alliance) yang terbuka untuk seluruh organisasi pelajar Indonesia di luar negeri.

Setelah mencermati kondisi bangsa Indonesia dalam membangun kemampuan dan daya saing, maka kami merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia hal-hal sebagai berikut:

  1. Memetakan dan mendayagunakan aset intelektual, profesional, dan komunitas Indonesia di luar negeri melalui pembentukan Global Networking Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya seperti Cina dan India.
  2. Mengoptimalkan potensi tenaga professional, terdidik, dan terlatih Indonesia serta mempromosikannya pada pasar kerja luar negeri dengan cara bekerja sama dengan negara lain.
  3. Membebaskan fiskal bagi seluruh pelajar yang akan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
  4. Menyediakan skema pinjaman lunak dan beasiswa untuk menunjang partisipasi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
  5. Menjamin dan memfasilitasi penyediaan buku pendidikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
  6. Memperbesar alokasi dana riset dan pengembangan di perguruan tinggi dan instansi pemerintah secara kompetitif.
  7. Merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN melalui pengelolaan yang efektif dan metode perhitungan yang transparan.
  8. Mengintensifkan upaya diplomasi dan membuat kebijakan strategis untuk meningkatkan beasiswa dari negara-negara sahabat dan perusahaan-perusahaan swasta.
  9. Mempermudah proses akreditasi ijazah perguruan tinggi luar negeri yang diakui dengan mendelegasikan prosesnya kepada atase pendidikan atau pejabat yang berwenang di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Hasil dan Rekomendasi KIPI 2010

Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) telah berlangsung selama tiga hari, 16- 18 Juli 2010 di Victoria University, Melbourne. Konferensi ini terdiri dari dua diskusi panel dengan mengundang pembicara tamu dari kalangan pemerintahan, organisasi non-pemerintah, dan akademisi. Selain itu, 31 paper dipresentasikan secara pararel oleh para pelajar Indonesia yang sedang belajar di berbagai universitas di Australia dan beberapa negara lain, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Mesir, Taiwan, dan Filipina.

Dengan tema “Memikirkan Tanah Air saat Jauh: Kontribusi Pelajar Indonesia di Luar Negeri untuk Pendidikan di Indonesia,” KIPI tahun ini bertujuan untuk (1) mengembangkan jejaring Pelajar Indonesia di dunia untuk menajamkan strategi demi pembangunan Indonesia melalui sektor pendidikan; (2) mencermati secara kritis kebijakan dan fenomena pendidikan di Indonesia dengan memadukan pengalaman dan wawasan yang unik dari berbagai belahan dunia; (3) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pendidikan di tanah air.

Diskusi Panel pertama dengan tema Internasionalisasi Pendikan Tinggi di Indonesia menghadirkan 3 pembicara tamu, Prof. Ainun Na’im (Wakil Rektor UGM bidang Administrasi, Keuangan dan SDM), Dr. Erlenawati Sawir (peneliti di International Education Research Centre, Central Queensland University, dan Prof. Tanya Fitzgerald (Professor Educational Leadership, Management and History, La Trobe University, Australia).

Sesi ini menunjukkan bahwa internasionalisasi pendidikan tinggi yang sedang trend di tanah air perlu dicermati secara kritis. Bila tidak, internasionalisasi malah akan menghambat akses golongan miskin untuk memperoleh pendidikan, tergerusnya nilai- nilai lokal yang semestinya bisa menjadi modal, dan terpisahnya dunia akademik dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Untuk menjawab berbagai resiko tersebut, internasionalisasi pendidikan tinggi di tanah air harus mengacu pada prinsip pendidikan sebagai hak dasar warga negara dimana akses semua golongan dalam masyarakat harus tetap dinomorsatukan. Selain itu, trend ini harus dipahami sebagai politik kultural untuk mengembangkan nilai-nilai multikulralisme dan kosmopolitanisme menuju ‘pandangan dunia’ yang lebih luas dan terbuka. Terakhir, internasionalisasi harus dalam kerangka peningkatan kualitas menuju ‘world-class university’ yang dibarengi dengan berbagai program pengembangan masyarakat sebagia saluran komunikasi dan kontribusi antara dunia akademik dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Diskusi Panel kedua membicarakan isu pendidikan di tanah air melalui perspektif tata kelola penyelenggarannya sebagai layanan masyarakat (public services). Dr. Taufik Hanafi (Direktur pada Direktorat Agama dan Pendidikan, Bapenas) menyampaikan makalah dengan judul Decentralisation of Education Sector in Indonesia: Evidence and Policy Implication. Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch/ICW menyampaikan makalah berjudul Good Governance dalam Tata Kelola Anggaran Pendidikan Nasional, dan Prof. Richard Chauvel (Associate Professor at School of Social Science, Victoria University) menyampaikan makalah tentang kerjasama pemerintah pemerintah Australia dan Indonesia dalam berbagai program pengembangan pendidikan.

Sesi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional masih menyimpan berbagai persoalan, mulai dari konseptualisasi hingga implementasi. Aspek konseptualisasi antara lain menyangkut prinsip otonomi berbasis sekolah dimana guru sebagai garda depan proses pembelajaran dan penilaian. Sementara kebijakan ujian nasional yang dijadikan satu-satunya tolak ukur kelulusan tanpa memandang disparitas yang begitu beragam malah bertentangan dengan prinsip ini. Aspek implementasi antara lain menyangkut masalah pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBN. Dalam kasus BOS (Biaya Operasional Sekolah), misalnya, proses penyaluran dana langsung ke rekening milik sekolah ternyata tetap tak menghilangkan potensi korupsi karena posisi kepala sekolah yang subordinat di bawah kepala dinas pendidikan di level kabupaten/kota. Dengan otoritas mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah serta menentukan distribusi berbagai dana dari pemerintah, kepala dinas kerapkali memaksa atau menciptakan situasi dimana kepala sekolah harus menyerahkan sejumlah uang supaya institusinya mendapatkan berbagai dana. Tidak hanya masalah uang, yang lebih dikhawatirkan adalah pengaruh relasi kuasa ini pada otonomi sekolah yang seharusnya lebih memperhatikan kebutuhan masyrakat akan pendidikan dan memberikan layanan yang terbaik untuk mereka.

Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah harus meninjau ulang kebijakan ujian nasional sebagai satu-satunya tolak ukur kelulusan. Ujian nasional adalah metode penilaian yang tepat bagi pemerintah untuk memetakan capaian kualitas pendidikan dengan disparitas yang beragam, tapi sangatlah sentralistis dan otoriter bila menjadi satu-satunya tolak ukur kelulusan. Otoritas terakhir haruslah dikembalikan kepada guru yang setiap hari menanggung tanggungjawab secara langsung dalam proses pendidikan. Dalam soal potensi korupsi berbagai dana pendidikan, patut dipertimbangkan untuk memperkuat Komite Sekolah sebagai representasi orang tua murid dan pemangku kepentingan pendidikan di sekitar sekolah. Institusi ini harus diperkuat kapasitasnya sehingga mampu menyusun Anggaran Perencanaan Belanja Sekolah (APBS) dan mengawasi penggunaannya, serta mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah untuk mengurangi intervensi dan tekanan kepala dinas di level kabupaten/kota.

Sementara presentasi pararel 31 makalah yang lolos seleksi mencakup berbagai isu strategis, antara lain studi komparatif pendidikan di berbagai negara yang menganut desentralisasi, dilemma privatisasi pendidikan, nasib guru di proyek SBI, pendidikan di daerah terpencil, dan minimnya layanan pendidikan literasi untuk kaum bisu-tuli atau difable.

Di akhir konferensi, Panitia Pengarah membacakan rekomendasi kebijakan yang selanjutkan akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional, Badan Perencana Pembangunan Nasional dan Atase Pendidikan Nasional di KBRI Canberra. Rekomendasi kebijakan tersebut meliputi, pemerintah harus:

  1. Meninjau ulang Ujian Nasional sebagai satu-satunya tolak ukur kelulusan;
  2. Memperbaiki mekanisme pengelolaan beasiswa DIKTI, menyangkut jumlah biaya hidup (living cost), masa studi bagi mahasiswa Doktoral dari 3 tahun menjadi 4 tahun dan pembekalan bahasa Inggris akademis untuk kepentingan studi;
  3. Meningkatkan mutu pendidik, anak didik, sistem, serta sarana dan prasarana pendidikan di seluruh tanah air tanpa membedakan kasta sekolah, sekolah biasa atau sekolah berbasis internasional;
  4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menangani pendidikan di daerah, termasuk perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat atas penggunaan dana publik di sektor pendidikan;
  5. Peningkatan mutu pendidikan ke standar internasional harus menitikberatkan pada substansi pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal;
  6. Pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri adalah duta bangsa, yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi baik ketika di luar negeri maupun ketika kembali ke Tanah Air, karena itu perlu dibuka peluang bagi mereka untuk turut berperan serta supaya tidak enggan untuk kembali pulang;
  7. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, termasuk disadvantage and disabled people, melalui perbaikan cara pandang hingga peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi mereka.

Situs Resmi Program (KIPI 2007): http://konferensi.ppi-australia.org/

Situs Resmi Program (KIPI 2010): http://www.kipi-2010.org/

Situs Resmi Program (KIPI 2012): http://kipi2012.org/

Situs Resmi Program (KIPI 2014): http://kipi2014.ppi-australia.org/